Palembang, Gatra.com - Sudah kali keempat persoalan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) ini dibahas oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan (Sumsel).

Tapi selama itu pula, solusi atas poin-poin yang dianggap oleh Apkasindo Sumsel sangat memberatkan petani dalam indek 'K' yang menjadi indikator pembiayaan dan musti dipotong dalam setiap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS), masih berujung buntu.

Pada rapat terakhir Jumat (12/3) di Kantor Dinas Perkebunan (Disbun) Sumsel di kawasan Sudirman Palembang misalnya.

Di rapat yang dihadiri oleh Dekan Fakultan Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Andy Mulyana, 2 orang perwakilan GAPKI dan Tim Panitia Penetapan Harga Tandan Buah Segar (P2HTBS) Disbun Sumsel itu, ketahuan bahwa selama ini, dari 2,63% besaran dana BOTL, yang dimasukkan GAPKI dalam indeks 'K' hanya 1,67%.

"Persentase ini hanya untuk kebutuhan GAPKI. Sisanya yang menjadi hak petani enggak dimasukkan," kata Wakil Ketua DPW Apkasindo Sumsel, M Yunus kepada Gatra.com, Sabtu (13/3).

GAPKI kata ayah dua anak ini tak mau persentase yang menjadi hak petani itu, dimasukkan. GAPKI hanya mau petani membikin proposal jika butuh duit.

Soalnya sudah ada duit Rp1 miliar setahun yang disiapkan untuk petani yang butuh, termasuklah untuk biaya Tim P2HTBS. Syaratnya ya bikin proposal.

Di rapat itu kata Yunus, dia sempat bertanya kemana proposal ditujukan dan sumber duit yang Rp1 miliar itu dari mana. "Enggak mungkin duit itu gratis begitu saja. Tapi pertanyaan saya itu enggak berjawab," ujarnya.

Sebetulnya kata lelaki 54 tahun ini, masih ada sederet pertanyaan petani yang belum terjawab. Termasuklah pencantuman besaran biaya transportasi --- yang juga bagian dari item Indeks K itu --- itu terkesan suka-suka.

"Menurut kami, biaya transportasi ini juga tidak transparan dan tidak masuk akal. Waktu itu sempat dibikin biaya transport untuk jarak 200 kilometer Rp400 perkilogram. Setelah kita protes, turun menjadi Rp200 perkilogram," katanya.

Lantaran hasil rapat itu buntu kata Yunus, Apkasindo akan membawa persoalan ini kepada Gubernur Sumsel.

"Kita akan sampaikan langsung persoalan ini. Dalam waktu dekat kita bersama Disbun sudah akan paparan," katanya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil (P2HP) Dinas Perkebunan (Disbun) Sumsel, Rudi Arpian, tak menampik apa yang dipersoalkan oleh Apkasindo tadi.

"Sebetulnya di rapat pertama di Arista Hotel, semua sudah sepakat --- Disbun, Apkasindo, GAPKI --- bahwa kepentingan asosiasi, petani, Disbun dan GAPKI, diajukan memakai proposal. Jadi apa-apa kebutuhan riil selama setahun, disusun bersama," cerita Rudi kepada Gatra.com, Sabtu (13/3).

Kalau besaran angka di dalam proposal sudah disepakati, maka proposal itu diserahkan kepada semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada.

Pada 2010 kata Rudi, pola proposal ini sudah pernah jalan. Bedanya, saat itu proposal hanya disampaikan kepada PKS yang masuk dalam anggota tim penetapan harga.

"Tahun ini, semua PKS dilibatkan. Sebab tak hanya PKS anggota tim penetapan harga yang menikmati hasil penetapan harga itu, tapi semua PKS," ujarnya.

Setelah rapat pertama, rapat kedua pun digelar. Topiknya adalah mengkongkritkan kebutuhan masing-masing. Ini kelar, tim kemudian masuk ke rapat ketiga dengan bahasan, seperti apa cara memungutnya.

"Nah dalam perjalanan inilah asosiasi kemudian menyodorkan pilihan persentase saja. Sebab kalau pakai proposal, kepentingan asosiasi tidak terakomodir. Tapi perusahaan keberatan dengan persentase itu. Menurut mereka, duitnya sangat besar dan enggak akan habis selama setahun itu," cerita Rudi.

Lantaran rapat kemarin mentok, persoalan ini kata Rudi akan dibawa ke Gubernur Sumsel. "Kita akan paparkan nanti semuanya," ujarnya.

Kabid Komunikasi, Publikasi dan Kampanye Positif GAPKI Sumsel, Anung Riyanto mengaku hanya mendampingi saja dalam rapat kemarin itu.

"Saya enggak ngerti soal itu, yang paham bidang kemitraan. Saya memang hadir di sana, tapi hanya mendampingi," katanya kepada Gatra.com, Sabtu (13/3).

Gatra.com pun menghubungi Sekretaris GAPKI Sumsel, Zaghlul Darwis. Sayang, Zaghlul tidak merespon meski pesan yang dikirim Gatra.com, dibaca.

Abdul Aziz