_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Batanghari, Gatra.com - Bupati Batanghari Jambi, Muhammad Fadhil Arief (MFA) sangat mendukung terobosan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini soal community centerr Suku Anak Dalam (SAD) Sungai Terap, Kecamatan Batin XXIV.
"Pertama kita sadari bahwa sudah banyak yang dilakukan pemerintah dari zaman orde baru, bagaimana membuat Suku Anak Dalam (SAD) atau Suku Kubu hidup layak," kata MFA kepada Gatra.com sepulang dari lokasi pemukiman SAD.
MFA berujar hal sama juga telah dilakukan LSM terhadap komunitas SAD daerah itu, tapi belum ada formula yang tepat, sehingga mereka bisa hidup seperti masyarakat umum.
"Saya juga tawarkan kepada Menteri Sosial bagaimana mereka bisa hidup seperti kita dengan formula tepat," ucap ayah empat anak ini.
Menurut MFA kelompok SAD sejak dulu memang hidup di rimba, berarti jangan tempat tinggal mereka dipindahkan ke tempat lain. Tapi bagaimana mereka hidup di rimba, namun kehidupan mereka layak seperti kehidupan masyarakat lainnya.
"Maka nanti akan dibanguncommunity center di lokasi mereka berdomisili sesuai usulan Bu Menteri Sosial. Kita sepakati itu, kewenangan yang bisa dilakukan pemerintah daerah akan kita lakukan bagaimana mereka bisa hidup layak," kata suami Zulva.
Orang nomor satu Bumi Serentak Bak Regam ingin anak-anak SAD bisa sekolah, bisa berobat secara rutin dan bisa menjalankan ibadah. Hak sipil SAD sebagai warga negara sudah dipenuhi setelah data base kependudukan selesai.
"Sehingga nanti kita dapat porsi yang jelas apa yang kita lakukan. Mungkin nanti kita akan tindaklanjuti dengan pihak pemerintah provinsi sehingga punya penanganan bersama," katanya.
Penanganan dan perhatian SAD menurut MFA selama ini dilakukan masing-masing pemerintahan. Misalnya, pemerintah daerah dengan porsi pemerintah daerah, LSM dengan forsi LSM, pemerintah Pusat juga begitu. Kini, kolaborasi ini yang perlu dibangun dengan formula baru agar kelompok SAD bisa hidup sebagaimana mestinya.
"Proses rekam e-KTP berdasarkan laporan Dirjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Batanghari berjumlah 200 SAD di Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV. Ini merupakan peningkatan yang bagus dan ini harus kita tuntaskan," ucapnya.
SAD berdomisili dalam wilayah Kabupaten Batanghari saat ini diperkirakan mencapai 2.668 orang. Jumlah ini terdiri dari 658 Kepala Keluarga (KK) dan ini harus dikejar supaya semuanya bisa direkam data kependudukan.
"Agar nanti perencanaan menjadi baik kalau datanya sudah jelas. Selama ini datanya masih ngawur-ngawur. Kemudian rute SAD melangun juga harus kita kuasai. Apakah rute mereka dari Desa Jelutih ke Desa Hajran," ujarnya.
Ada adat budaya SAD yang pelan-pelan akan di rubah. "Seperti mereka bilang tak bisa rumahnya atap berbahan seng karena akan menghalangi dewa mereka datang," ujarnya. MFA langsung menawarkan solusi atap rumah SAD berbahan nipah.
"Bu Mensos bertanya, Nipah itu apa? Saya katakan bahwa Nipah adalah budaya Batanghari yang di bawahnya akan lebih nyaman. Sewaktu cuaca panas akan terasa sejuk dan sewaktu cuaca dingin dia akan lebih hangat," katanya.
Usulan atap Nipah bagi rumah kelompok SAD Sungai Terap dari Bupati MFA seketika dapat persetujuan Temenggung. MFA juga ingin secara perlahan merubah pola hidup sehat SAD agar menggunakan jamban. Dengan demikian tak ada lagi SAD buang air besar di semak belukar dan mandi di sungai.
"Seperti yang kita lihat mereka banyak terkena penyakit kulit dan diare. Jadi transpormasi kebiasaan ini kita lakukan pelan-pelan. Alhamdulillah Bu Mensos sepakat dan ini memang perlu dorongan pemerintah Pusat. Karena kadang-kadang pemukiman mereka menyentuh wilayah konsesi atau sebagian daerah hutan-hutan produksi. Kita minta Mensos menjadi pengungkit bagaimana kehidupan sosial SAD bisa berubah," ujarnya.
