Kupang, Gatra.com- Sebagai reaksi melawan KLB Moeldoko, Selasa 9 Maret 2021 para pengurus DPD Partai Demokrat NTT kembali menyambangi Kantor KPU dan Bawaslu NTT. Kedadatangan pengurus yang dipimpin Wakil Ketua, Stefanus Mira Mangngi ini untuk menyampaikan hasil Kongres V Partai Demokrat yang dilaksanakan pada Maret 2020 di Jakarta.

Dimana hasil kongres tersebut telah memilih Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025. “Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang itu abal -abal. Karena itu kami Partai Demokrat kembali mendatangi mitra yakni Bawaslu dan KPU untuk melakukan koordinasi dan menyerahkan dokumen,” kata Stefanus Mira Mangngi.

Kepengurusan Partai Demokrat yang sah jelas Stef adalah kepengurusaan yang dipimpin AHY. “AHY sudah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Periode 2020-2025. Kedatangan kami kesini untuk menyerahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di bawah kepemimpinan AHY,” jelas Stef.

Adanya perubahan kepengurusan di tingkat DPP dan seluruh hasil Kongres V, kata Stef telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. “Sekali lagi. Kedatangan kami pengurus DPD NTT ini untuk meluruskan terkait adanya dinamika yang ada dalam Partai Demokrat. Ini berkaitan dengan adanya KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara adalah abal –abal dan fiktif. Kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah dibawah Ketua AHY,” kata Stef.

Karena itu sikap Demokrat di bawah kepemimpinan AHY lanjut Stef adalah tidak mengakui penyelenggaraan KLB dan seluruh produk hasilnya. “Ini karena KLB tersebut sesuai dengan AD/ART Demokrat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak mengakui dan menolak semua produk mereka,” katanya.

Sebagai pengurus Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY tegas Stef, agar KPU dan Bawaslu NTT sebagai mitra terdekat Partai Politik, tidak menerima atau mengakomodir kepengurusan dan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan Demokrat di luar dari kepengurusan di bawah kepemimpinan AHY dan Jefry Riwu Kore diitingkat Provinsi NTT.

“Kami harapkan agar KPUD NTT tidak menerima apalagi mengakomodir kepengurusan Partai Demokrat versi KLB. Karena KLB di Sibolangit Deli Serdang itu abal–abal dan fiktif. Tidak sesuai AD dan ART Partai Demokrat,” tegas Stef.

Sementara itu, mewakili KPU Provinsi NTT Yosafat Koli dan beberapa anggota KPU yang menerima kunjungan pengurus DPD Demokrat NTT tersebut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh pengurus DPD Demokrat NTT. “Kami dari KPU siap untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pengurus DPD Demokrat NTT jika ada hal-hal di luar dari kepengurusan yang sah menurut hukum dan Silon Pemilu,” kata Yosafat Koli.

Seusai melakukan kunjungan ke KPU, para pengurus DPD Demokrat NTT melanjutkan kunjungan ke Bawaslu NTT. Di kantor Bawaslu NTT pengurus Demokrat NTT juga menyerahkan dokumen AD/ART Demokrat dan surat Keputusan Kepengurusan yang sah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Seperti diberitakan Gatra.com sebelumnya, para Pengurus DPD Partai Demokrat, dipimpin Stefanus Mira Mangngi Senin 8 Maret 2021 menyambangi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi NTT.

Kedatangan mereka untuk menyerahkan dokumen AD/ART Partai Demokrat. Juga Surat keputusan (SK) dan kepengurusan sesuai hasil kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.