_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Batanghari, Gatra.com - Kabupaten Batanghari kini telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati baru. Mereka adalah Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Bakhtiar. Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) Bupati Batanghari dari Pelaksana harian (Plh) Mulawarmansyah kepada MFA berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (9/3).
"Saya ucapkan terima kasih kepada Plh Bupati Batanghari, pak Mulawarman yang telah menjalankan roda pemerintahan selama sembilan hari supaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya," kata MFA dari atas podium.
Suami Zulva ini rupanya punya pengalaman seperti Mulawarmansyah, meski jabatan Plh Bupati cuma 24 jam. Ia cerita menjabat Plh Bupati Batanghari sewaktu masa jabatan Sinwan berakhir dan persiapan ke Penjabat (Pj) Bupati.
"Itupun hari Minggu sewaktu pak Sinwan mengakhiri masa jabatan. Karena hari Minggu tak ada kerjaan, maka tak ada memorinya. Pak Mulawarman dapat pengalaman berharga punya Sembilan hari, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah," ucapnya.
Ada satu hal tak biasa dalam pelantikan hasil Pilkada serentak 2020. Ia menerima SK (Surat Keputusan) disampaikan Plt Kabag Pemerintahan bahwa SK Pilkada 2020 berbeda dengan SK Pilkada sebelumnya.
"Ada pasal bersayap dalam SK itu. Bahwa masa jabatan kepala daerah berlaku selama 5 tahun. Kemudian ada pasal selanjutnya, apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dianggap 5 tahun," ujarnya.
Keputusan dalam pasal ini menjadi pengingat bersama bahwa Bupati dan Wakil Bupati tak berpikir jabatan sampai berapa lama. Karena perlu ketahui, kata Fadhil, nyawa seseorang saja tak tahu sampai berapa lama.
"Tapi yang perlu kita yakini adalah, apa yang bisa kita lakukan selagi kita bisa memegang amanah itu. Kami minta kepada seluruh OPD harus berpikir sama dengan kami. Karena amanah adalah titipan, sama dengan Allah menitipkan anak dengan kita," kata mantan Camat Maro Sebo Ilir ini.
Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) diperintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tetap di susun selama lima tahun, tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu dinamisnya perkembangan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
"Kecepatan perubahan regulasi harus kita imbangi dengan kecepatan beradaptasi dengan regulasi. Apabila kita ketinggalan, maka tak banyak yang bisa kita buat. Itukan agenda dari reformasi. Indonesia masih mencari bentuk. Bentuk apa yang terbaik yang mesti dilakukan di negara kita, bentuk apa yang terbaik yang akan kita lakukan di Kabupaten Batanghari," katanya.
MFA dan Wabup Bakhtiar mempunyai hastag perubahan dan selalu kepala daerah dia akan berusaha keras untuk mewujudkan hastag itu. Semua perlu dukungan dari Ketua DPRD, para anggota dewan dan Forkompinda serta dukungan seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Batanghari.
"Kami bersepakat bahwa kita akan Kembali Sinergi, bahwa pertandingan ini telah selesai. Kita tunggu pertandingan berikutnya, kalau masih mau bertanding. Kalau misalkan kami tak mau bertanding, tak usah di tunggu pertandingan berikutnya," ucapnya.
"Saya mantan pegawai negeri, Wabup pensiunan pegawai negeri, hukum di Indonesia mengatakan bahwa yang di bawah harus beradaptasi dengan yang di atas. Tidak boleh terbalik, kalau terbalik sunsang namanya. Kalau sunsang terpaksa operasi sesar, itupun kemungkinan ada meninggal dunia terhadap operasi tersebut," katanya.
MFA berujar akan berbagi peran dengan Wabup Bakhtiar. Pemkab Batanghari beberapa hari lalu sudah di fasilitasi Provinsi Jambi dan Kemendagri kesepakatan batas Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Tapi ini belum selesai, karena yang paling krusial adalah batas Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.
"Batas ini apabila tak cepat diselesaikan, maka akan memberikan ketidakpastian pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga akan menghambat investasi yang akan masuk ke Batanghari. Ini akan kita dorong supaya cepat diselesaikan. Kami butuh fasilitas Provinsi," katanya.
MFA ingin pejabat Batanghari berhasil dan melompat ke tingkat Provinsi atau Nasional. Salah satu ambisi dia bersama Wabup Bakhtiar bagaimana mencetak pegawai handal yang akan di pakai oleh pemerintahan lebih tinggi.
"Karena Batanghari begitu banyak orang besar yang merupakan mantan PNS daerah ini. Salah satu contoh adalah HBA (Hasan Basri Agus) dimulai dari Camat, Asisten sampai bisa menjadi Gubernur Jambi. Kemudian mantan Bupati Tanjung Jabung Timur dan mantan Bupati Muaro Jambi pak As'ad Syam," ujarnya.
