Home Politik Kudeta Demokrat Dimulai, Begini Respon Pengurus di Riau

Kudeta Demokrat Dimulai, Begini Respon Pengurus di Riau

Pekanbaru,Gatra.com-  Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Asri Auzar, belum memberikan tanggapan terkait indikasi adanya desas-desus kudeta Partai Demokrat yang dilakukan sebagian kader partai berlogo bintang Mercy.

Diketahui, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat, Andi Arief, dalam akun twitternya Kamis (4/3) mengungkapkan pihaknya mendapati adanya rencana pertemuan sejumlah mantan kader Partai Demokrat di hotel The Hill di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pertemuan yang bakal berlangsung dari Kamis (4/3) hingga Sabtu tersebut disinyalir turut melibatkan Muldoko. Hanya saja berdasarkan keterangan pihak hotel,tidak ada agenda pertemuan Partai Demokrat melainkan kegiatan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) .

Dalam postingannya, Andi Arief mengungkapkan pihaknya lantas menanyakan siapa saja tamu-tamu luar kota yang bakal menghadiri pertemuan tersebut ke resepsionis hotel. Sederet nama mantan politisi sekaligus kader Partai Demokrat, muncul daftar tamu seperti: Marzuki Alie, Nazaruddin, Max Sopacua hingga Jhoni Allen. Dalam daftar tersebut juga terlihat nama Muldoko.

Menurut Andi Arief, hasil temuan pihaknya itu  menjawab desas-desus  upaya kudeta yang ditujukan untuk Partai Demokrat.

"Ini bukan desas-desus, Pak Muldoko dan sebagian kader akan melakukan kudeta. Temuan kami terjadi di hotel The Hill di Hotel Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang," kicauannya.

Masih dalam kicauanya, Andi Arief, mengatakan pihaknya belum menemukan atribut Partai Demokrat di lokasi acara. Pun begitu, dari daftar list yang didapati pihaknya, tidak  ditemukan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Se-Sumatera Utara.

"Kalau ada nama-nama, bukan mantan pengurus yang sudah tidak menjabat lagi di DPD dan DPC beberapa propinsi dan kabupaten," jelasnya.

Terpisah, pengamat politik Universitas Islam Riau, Panca Setyo Prihatin, mengungkapkan kisruh internal partai politik juga disebabkan boleh adanya upaya pemaksaan kehendak untuk mendudukkan Ketua umum.

"Yang sebagian kader,  menganggap itu melanggar mekanisme yang sudah disepakati bersama," jelasnya.

Meski begitu, lanjut Panca, konflik internal  Partai Demokrat tidak berdiri sendiri melainkan ada upaya sistematis yang dilakukan kekuasaan untuk memanfaatkan konflik itu sebagai sarana pemecah belah.

"Seperti dualisme yang pernah terjadi di Partai Golkar dan PPP. Saya kira motifnya sama, terutama untuk melemahkan partai yang berpotensi jadi oposisi," tutupnya.

5082