Yangon, Gatra.com- Sedikitnya 38 orang tewas dalam protes anti-kudeta di Myanmar pada Rabu, 03/03, kata PBB, dalam tindakan keras paling berdarah terhadap demonstrasi damai menentang kudeta militer. Dengan tambahan korban tersebut, lebih dari 50 orang tewas sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dan banyak yang terluka. Al Jazeera, 03/03.

Pasukan keamanan menembaki orang-orang yang memprotes pemerintahan militer di seluruh Myanmar, sehari setelah negara tetangga menyerukan pengekangan dan menawarkan untuk membantu Myanmar menyelesaikan krisis.

Christine Schraner Burgener, utusan PBB untuk Myanmar menggambarkan korban tewas Rabu sebagai "mengejutkan". Dia mengatakan di New York ada "hingga saat ini lebih dari 50 orang [tewas] sejak kudeta dimulai dan banyak yang terluka".

Dia mengutip pakar senjata yang memeriksa rekaman video yang menunjukkan polisi menggunakan senapan sub-mesin 9mm untuk menembakkan peluru tajam ke arah orang-orang.

“Saya melihat klip video hari ini sangat mengganggu. Salah satunya [menunjukkan] polisi memukuli kru medis sukarelawan; mereka tidak bersenjata, " kata Burgener dalam pengarahan virtual.

“Klip video lain menunjukkan seorang pengunjuk rasa diambil dari polisi dan mereka menembaknya dari jarak yang sangat dekat, mungkin satu meter. Dia tidak menolak penangkapannya dan sepertinya dia meninggal di jalan "

Utusan itu mengatakan sekitar 1.200 orang telah ditahan di Myanmar sejak kudeta bulan lalu dan banyak keluarga tidak mengetahui kondisi kesehatan atau keberadaan mereka.

“Bagaimana kita bisa melihat situasi ini lebih lama? Setiap alat yang tersedia sekarang dibutuhkan untuk menghentikan situasi ini. Kami sekarang membutuhkan persatuan komunitas internasional, jadi terserah negara-negara anggota untuk mengambil tindakan yang tepat,” kata Burgener.

Seorang juru bicara dewan militer yang berkuasa di Myanmar tidak menjawab panggilan telepon yang meminta komentar, kantor berita Reuters melaporkan.

Sebelumnya pada Rabu, video dari berbagai lokasi menunjukkan pasukan keamanan menembakkan ketapel ke arah demonstran, mengejar mereka, dan bahkan memukuli kru ambulans dengan popor senapan dan pentungan.

Perbatasan Myanmar melaporkan korban tewas setidaknya 16 pengunjuk rasa pro-demokrasi, termasuk enam orang di Yangon, kota terbesar di negara itu.

Saksi mata mengatakan pasukan keamanan melepaskan tembakan di sebuah lingkungan di utara kota pada sore hari. “Saya mendengar begitu banyak tembakan terus menerus. Saya tiarap di tanah, mereka banyak menembak,” kata pengunjuk rasa Kaung Pyae Sone Tun, 23 tahun.

Seorang dokter mengatakan kepada kantor berita AFP, seorang pengunjuk rasa ditembak di dada di kota kedua Mandalay sementara seorang lagi, seorang wanita berusia 19 tahun, ditembak di kepala.

“Mengerikan, ini pembantaian. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan situasi dan perasaan kami,” kata aktivis pemuda Thinzar Shunlei Yi.

Save the Children mengatakan dalam sebuah pernyataan, empat anak termasuk di antara yang tewas, termasuk seorang bocah lelaki berusia 14 tahun yang dilaporkan Radio Free Asia ditembak mati oleh seorang tentara dalam konvoi truk militer yang lewat. Para tentara memasukkan tubuhnya ke dalam truk dan meninggalkan tempat kejadian.

AS mengecam kekerasan mematikan terbaru junta terhadap pengunjuk rasa dan menyerukan tindakan yang lebih global. "Kami terkejut dan muak melihat kekerasan mengerikan yang dilakukan terhadap orang-orang Burma atas seruan damai mereka untuk memulihkan pemerintahan sipil," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, menggunakan nama lama Myanmar.

"Kami menyerukan semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan brutal oleh militer Burma terhadap rakyatnya sendiri," katanya kepada wartawan.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak 1 Februari ketika militer merebut kekuasaan dalam kudeta dan menahan sebagian besar kepemimpinan sipil negara itu, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.

Militer membenarkan pengambilalihan tersebut dengan klaim penipuan pemilih yang tidak berdasar dalam pemilihan November 2020 yang mengembalikan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi ke tampuk kekuasaan.

Perebutan kekuasaan telah memicu kecaman internasional yang meluas serta demonstrasi nasional yang menuntut kembali ke pemerintahan sipil.