Semarang, Gatra.com - Palang Merah Indonesia (PMI) mendorong pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di 6 wilayah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jatinangor, Jawa Tengah, Surakarta dan Sulawesi Utara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI Sudirman Said mengatakan, pelaku kebencanaan harus memiliki akurasi data yang baik, spesialisasi penganan yang profesional. Hal inilah yang terus diupayakan Palang Merah Indonesia (PMI).

Dia mengatakan, pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sudah dimulai sejak 2019 lalu dengan tersertifikasinya SDM PMI oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ia menambahkan, untuk program sertifikasi SDM PMI bidang Metodologi Pelatihan dan Penanggulangan Bencana sudah dilakukan sejak 2016.

"Fokus saat ini mendorong pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK)," kata Sudirman didampingi Ketua Bidang (Kabid) Relawan Sasongko Tedjo, dan Kabid Penanggulangan Bencana (PB) PMI Pusat Sumarsono pada awak media disela kegiatan Kick off dan Rapat Koordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi Layanan Kemanusiaan (LSP-LK) di PMI Jateng, Arumsari, Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang, Senin (1/2/2021).

Ia menjelaskan, PMI Pusat sudah mengeluarkan SK tentang pemberian izin pendirian LSP Layanan Kemanusiaan, karena itu pihaknya memberikan wewenang PMI Jawa Tengah untuk mendirikan LSP-LK. Salah satunya dikarenakan pembinaan SDM PMI yang baik dan berkelanjutan.

"Mengenai layanan yang disertifikasi, Sudirman menyebut pelayanan donor darah dan pelayanan kebencanaan sebagai fokus utama saat ini," imbuhnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, kesiapan sumber daya PMI dalam membentuk LSP di antaranya dengan tersedianya SDM tersertifikasi kompetensi, asesor, gedung-gedung diklat di daerah yang menjadi TUK yang telah menjalankan fungsinya masing dalam kerangka sertifikasi kompetensi.

Ketua PMI Jateng Imam Triyanto berharap pembentukan LSP LK bisa terealisasi sampai memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Kami menyambut baik adanya pemberian ijin LSP-LK. Sebab, PMI Jateng telah memulai pembanguan Pusdiklat pada tahun 2007," tambahnya.

Mengenai pembiayaan untuk mencetak relawan yang profesional dan tersertifikasi, pada tahap awal akan menggunakan dana saldo dari TUK PB PMI Jateng.

"Untuk itu kami masih membutuhkan dukungan pendanaan, misalnya untuk Workshop Asesor, saat ini asesor dari PMI sudah expired masa berlaku sebagai asesor, untuk itu kami mohon dukungan dari PMI Pusat," harapnya.