Jakarta, Gatra.com- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh KPK bukanlah prestasi. "Bukanlah prestasi KPK," kata Boyamin Saiman koordinator MAKI di Jakarta, 27/02.

"Bahwa ada dinamika, semua mempunyai peran. Dan saya yakin penyidik-penyidik KPK itu setiap hari bekerja keras memberantas korupsi baik yang pencegahan maupun penegakan," katanya.

"Kalau OTT ya kita dorong. Periode ini kan katanya ingin membangun kasus dan alergi OTT. Nyatanya setahun membangun kasusnya kan tidak ada. Yang dulu diserahi Jiwasraya juga nggak mampu. Asabri juga nggak mampu. Akhirnya malah diambil alih Kejaksaan Agung. Atau sama-sama menangni bareng, namun akhirnya yang tuntas malah Kejaksaan Agung seperti Jiwasraya dan Asabri," katanya.

"Saya tahu persis itu bahwa Jiwasraya dan Asabri itu pernah ngendon di KPK. Tetapi nggak pernah naik ke penyidikan. Ini nanti ada masih ada beberapa yang terkait jasa keuangan dan dana pensiun. Nampaknya juga akan ditangani kejaksaan agung dan Bareskrim," katanya.

"KPK ketinggalan lagi. Makanya mau tidak mau, untk menunjukkan dia masih ada dan masih bekerja ya harus melakukan OTT. Karena alat yang paling gampang bagi KPK ya OTT itu," katanya.

"Jadi ini desakan semua pihak, seluruh rakyat Indonesia, karena mengolok-olok KPK tidak punya prestasi, makanya di akhir dan awal tahun ini bekerja keras untuk menunjukkan minimal eksis atau ada," katanya.

"Soal prestasi ya belum bisa dikatakan prestasi karena berkutat seputar itu. Kalau (OTT) menteri, sebelum-sebelumnya juga sering. Gubernur juga sering. Justru zaman Agus Rahardjo durasinya banyak. Ini kan setahun baru tiga," katanya.

"Mudah-mudaha KPK bergerak cepat. Ya memang mau tidak mau, diberi kewenangan menyadap ya harus OTT. Sebenarnya dengan KPK menangkap itu juga mencegah. Orang menjadi takut kan. Itu yang paling efektif. Jangan ceramah ke sana ke mari, jangan korupsi, jangan korupsi. Tanpa OTT ya tidak akan berpengaruh," katanya.