Jakarta, Gatra.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berencana untuk mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan pihak junta militer dalam rangka mencari solusi atas perkembangan politik yang terjadi di negara tersebut sejak kudeta 1 Februari lalu. Namun, rencana itu terpaksa dibatalkan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyebutkan bahwa dengan melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini maka diputuskan untuk membatalkan rencanan tersebut. “Saat ini bukan waktu yang tepat untuk (Menlu) melakukan kunjungan ke Myanmar,” kata Faiza.

Namun demikian, lanjut Faiza, Indonesia berkomtmen untuk tetap berkontribusi dan berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar.

Sebelumnya, ditulis oleh Reuters, Menlu Retno akan terbang menuju Myanmar sebagai pejabat negara asing pertama yang masuk ke Myanmar setelah kudeta oleh junta militer 1 Februari lalu.

Sebuah dokumen dari Kementerian Trasnportasi Myanmar yang bocor menyebutkan bahwa Retno akan ke Myanmar hari ini, Rabu (24/02) dan kembali beberapa jam kemudian.

Hanya saja, sejak sebuah dokumen yang berisi proposal Indonesia kepada ASEAN dalam penyelesaian masalah Myanmar bocor, masyarakat Myanmar meluapkan kemarahannya kepada Indonesia.

Dalam proposal itu disebutkan sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan ASEAN untuk Myanmar, diantaranya dukungan adanya pemilu ulang yang adil dan melibatkan semua pihak. Persetujuan atas pemilu ulang inilah yang membuat masyarakat Myanmar meluapkan kemarahannya kepada Indonesia dengan mendemo KBRI Indonesia di Yangoon.

Proposal rencana aksi Indonesia (dan ASEAN) tersebut sudah ditolak mentah-mentah oleh pihak Kemlu RI, kemarin (Selasa, 23/02). “Dengan ini kami sampaikan berita itu tidak benar, kami bantah. Itu sama sekali bukan posisi Indonesia,” ujar Teuku Faizasyah.

Sementara itu, menurut Bangkok Post, pasca gagalnya rencana Menlu Retno ke Myanmar, dikabarkan bahwa Menlu Retno akan menggeser tempat pertemuan dengan pihak Myanmar di Thailand.

Pihak junta militer Myanmar akan diwakili oleh Wunna Maung Kwin, yang telah ditunjuk pihak junta menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Aung San Suu Kyi. Sementara Menlu Thailand Don Pramudwinai akan menjadi tuan rumah pertemuan tiga menteri tersebut.