_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com - Angka kemiskinan di Riau yang mencapai 491,22 ribu jiwa pada 2020, dapat menjadi pintu masuk evaluasi tim ekonomi pemerintah daerah.
Menurut Politisi PDI Perjuangan, Sugeng Pranoto, dengan lonjakan angka kemiskinan tersebut maka kinerja pemerintah dalam mengurusi ekonomi menjadi dipertanyakan.
"Faktor pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan tunggal. Sebab pandemi juga menjangkiti daerah lainya di Indonesia. Artinya, memang sentuhan dari Pemerintah Provinsi kurang berpihak kepada masyarakat," jelasnya kepada Gatra.com, di Pekanbaru, Senin (22/2).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, jumlah penduduk miskin Riau hingga September 2020 sebanyak 491,22 ribu jiwa. Angka itu melonjak 7,30 ribu jiwa jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.
Sugeng menilai tim ekonomi pemerintah daerah harus segera mempercepat penurunan angka kemiskinan. Menurutnya cara tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan ekonomi terhadap masyarakat terdampak.
"Kalau kemiskinan ini kan persoalan masyarakat kelas bawah. Jadi ke depannya pemerintah harus memikirkan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat lapisan ini, tentu dengan kebijakan-kebijakan anggaran yang memihak," tekannya.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Islam Riau, Detri Karya, mengungkapkan naik turunnya angka kemiskinan di daerah sangat dipengaruhi karakteristik ekonomi suatu wilayah.
Mantan Rektor Universitas Islam Riau itu menilai, sebagai provinsi yang memiliki perusahaan-perusahaan besar, angka kemiskinan akan turut ditentukan sejauh mana dampak pandemi Covid-19 terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
"Di Riau ini kan banyak perusahaan besar, perusahaan-perusahaan ini kan ada yang tutup atau ada yang mengurangi operasional. Pengaruh itu sangat besar untuk Riau," jelasnya.
Adapun saat pandemi Covid-19 sektor kelapa sawit yang menjadi andalan provinsi tersebut, turut menyesuaikan diri dengan mengurangi jam operasional. Hal itu sebagai respon atas kebijakan lockdown yang dilakukan sejumlah negara tujuan ekspor minyak sawit asal Riau, seperti China, India dan Pakistan.
