Jakarta, Gatra.com – Program vaksinasi sudah berjalan sejak pertengahan Januari silam. Pada medio bulan ini, program vaksinasi mulai memasuki tahap dua. Namun, tetap ada kekhawatiran tentang bagaimana ketersediaan vaksin, kelompok masyarakat mana yang diutamakan, dan bagaimana hak bagi para penerima vaksin. 

Belakangan mencuat tentang program vaksin mandiri, yang juga pernah disebut-sebut oleh presiden. Program tersebut adalah program yang diminta khusus oleh pihak swasta agar bisa melakukan vaksinasi secar mandiri di luar program pemerintah. Tujuannya agar program vaksinasi bisa terlaksana secara cepat dan menyeluruh. 

Namun, banyak kritik yang bermunculan atas wacana tersebut. Di antaranya, menganggap bahwa program vaksin mandiri tidak sesuai dengan asas kesetaraan dan keadilan sosial. Pasalnya, akan ada kelompok tertentu yang mendapat vaksin, meski bukan kelompok atau usia rentan. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial mendorong vaksinasi Covid-19 menerapkan prinsip ekuitas, seperti yang diimbau oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Prinsip ekuitas dalam konteks ini, adalah mengutamakan vaksinasi kepada petugas kesehatan dan kaum rentan, dan vaksinasi mandiri boleh dilakukan setelah kaum rentan mendapatkannya.

Senior Advisor on Gender and Youth WHO, Diah Saminarsih, dalam konferensi pers bertajuk "Vaksin Mandiri untuk Kesetaraan dan Keadilan Sosial: Tolak atau Tunda?", Minggu (21/2), mengatakan, prinsip ekuitas perlu diterapkan mengingat masih sedikitnya jumlah vaksin Covid-19 di seluruh dunia.

Menurut Diah, sejak proses vaksinasi dimulai, para ahli telah memprediksi adanya kesenjangan ketersediaan vaksin antarnegara. Hal itu mendorong WHO membuat COVAX Facility untuk memastikan semua bantuan dapat diberikan kepada negara yang membutuhkan.

WHO mendorong negara-negara maju untuk dapat berbagi jika ada kelebihan dosis, dan meminta para produsen vaksin agar berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan regulator guna mempercepat persetujuan darurat. 

Direktur Kebijakan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, mengatakan bahwa pemerintah perlu menunda rencana vaksinasi mandiri tersebut. "Sekarang kita harus utamakan menekan tingkat kesakitan dan kematian akibat Covid-19 pada kelompok rentan. Itu tujuan utama vaksinasi ini," kata dia. 

CISDI melihat bahwa kebijakan vaksinasi mandiri prematur untuk dilakukan saat ini. Pasalnya, suplai vaksin masih terbatas secara global. Pemerintah, lanjut Olivia, bisa fokus untuk mengoptimalkan 3T (testing, tracing, dan treatment) dan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), serta mengutamakan solidaritas dengan negara-negara lain secara global.