Semarang, Gatra.com - Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) mengkhawatirkan terjadinya lonjakan kemiskinan bila pandemi Covid-19 tidak segera berakhir.

Menurut Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto sampai sekarang, hampir satu tahun pandemi Covid-19 kasus di Jateng masih tinggi.

“Kondisi ekonomi masyarakat saat ini juga berat. Saya khawatir akan terjadi lonjakan angka kemiskinan di Jateng akibat pandemi Covid 19,” katanya, Jumat (19/2).

Mengutip data Badan Pusat Statistis (BPS) Jateng, Yudi menyebutkan jumlah penduduk miskin di Jateng per Maret 2020 sebanyak 3,98 juta orang atau 11,41%.

Jumlah ini meningkat sebanyak 301.500 orang dibandingkan atas jumlah pendudukan miskin pada September 2019 sebanyak 3,68 juta orang atau 10,58 persen.

Oleh karenanya, Yudi mendukung penuh upaya Pemprov Jateng untuk menekan penyebaran Covid-19 yang dilakukan selama. Hanya saja ke depan harus lebih tepat yakni berjalan seimbang antara sisi kesehatan dan perekonomian.

“Masyarakat, terutama menengah ke bawah, menurut saya sepakat diberikan subsidi kebutuhan pokok seperti penguranan tagihan listrik, air, atau biaya pendidikan,” ujarnya.

Subsidi pada kebutuhan pokok ini, menurut anggota dewan dari Partai Gerindra akan lebih mengena sasaran bila dibandingkan dengan pemberian bantuan sembako yang nilainya tidak seberapa.

Meski begitu bantuan sembako tetap bisa berjalan, tapi sumbernya bukan lagi dari pemerintah, dari para pelaku usaha atau perusahaan melalui CSR.

Dalam pemberian subsidi bagi masyarakat, lanjut Yudi, ada persyaratan yakni dituntut untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan disiplin, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun. dan menjaga jarak.

“Bila penerima subsidi melanggar protokol kesehatan Covid-19 bisa diberikan sanksi. Selain itu, mekanisme pengawasan juga bisa dilakukan ketat,” ujarnya.