Jakarta, Gatra.com - Kasus korupsi di Indonesia memang belum membaik seperti yang diharapkan publik, bukan hanya korupsi, saling serobot tanah, banyak oknum bermain juga menjadi faktor lain. Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Rudyono Darsono mengaku geram dengan oknum-oknum yang bermain merugikan rakyat. 

Sebab, hal itu juga akan berpengaruh pada citra positif Presiden Joko Widodo yang tercemar. Ia bahkan dengan tegas menyatakan Presiden Jokowi orang baik, namun tidak dengan oknum-oknum yang ada di bawahnya. 

"Satu orang baik macam Jokowi, dalam sebuah lingkaran sistem kekuasaan yang korup, tak ubahnya seperti sebuah perjalanan di gurun dan melihat "fatamorgana" Oasis di padang pasir, yang sepertinya mampu melepaskan dahaga akan keadilan dan kesejahteraan, namun kenyataannya, semua hanyalah bayang-bayang semu, yang menghilangkan saat kita hampiri," ujar Darsono kepada pewarta, pada Selasa malam (16/2). 

Baginya, oknum-oknum yang bermain ini akan terus merugikan rakyat hingga tak ada tersisa. Darsono juga mencontohkan soal mafia tanah yang tak ada habisnya melanda bumi pertiwi, ia mengaku bingung padahal Indonesia luas, namun saling klaim tanah dari pemilik asli seakan seperti sebuah tradisi. 

"Mereka punya satu prinsip jahat yang justru didukung situasi dan kondisi penegakan hukum yang rusak yaitu jika pemilik tanah tidak mau menjual murah kepada mereka, maka mereka akan membeli melalui "Jalur Hukum yang Korup", dan membayar melalui Oknum Penegak Hukum dan atau Oknum-Oknum Hakim," ungkapnya.

"Dan bukan kasus baru, jika pemilik tanah yang sah, justru mendapat perlakuan kriminalisasi, bahkan mungkin sampai harus masuk penjara. Ini sudah sangat lazim terjadi di Indonesia. Ini yang menggambarkan karena nila setitik, rusak susu sebelanga," imbuhnya.

Baginya, jalan memberantas korupsi, suap dan sebagainya memang sudah kadung menjalar di negeri ini. Maka, kata Darsono, hanya melalui jalan pendidikan yang berkarakter lah yang akan menyelamatkan Indonesia di masa depan.

"Disiplin serta Berkarakter yang baik, bukan contoh buruk mempertontonkan bebasnya kebusukan Birokrasi, Politik dan Korupsi. Atau 2045, Indonesia hanya tinggal kenangan," pungkasnya.