Naypyitaw, Gatra.com - Para pemimpin militer Myanmar kembali memperpanjang penahanan terhadap pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, yang penahanannya akan berakhir Senin. 

The Associated Press, Senin (15/2), melaporkan bahwa Khin Maung Zaw, seorang pengacara yang diminta oleh partai Suu Kyi untuk mewakilinya menyebut penahanan Suu Kyi diperpanjang hingga 17 Februari. Dia kemungkinan akan hadir di pengadilan melalui konferensi video. Peraih Nobel itu masih menjalani tahanan rumah dengan tuduhan sepele yakni memiliki walkie-talkie impor yang tidak terdaftar alias ilegal.

Penahanan Suu Kyi yang terus diperpanjang kemungkinan akan semakin memperuncing ketegangan antara militer, yang merebut kekuasaan melalui kudeta 1 Februari. Para pengunjuk rasa yang turun ke jalan-jalan di kota-kota di seluruh negara Asia Tenggara itu menuntut kembalinya pemerintahan yang mereka pilih.

Para pengunjuk rasa terus berkumpul di seluruh Myanmar pada hari Senin setelah malam sebelumnya pihak berwenang memblokir akses internet negara itu dan meningkatkan situasi keamanan di kota-kota besar, dengan membatasi pergerakan demonstrasi.

Ribuan insinyur berbaris di jalan-jalan Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, meneriakkan dan memegang tanda yang bertuliskan: "Bebaskan pemimpin kami", "Siapa yang berdiri dengan keadilan?" dan "Berhenti menangkap orang secara ilegal pada tengah malam".

Para pengunjuk rasa membawa plakat bertuliskan "#SupportCDM #SaveMyanmar ". CDM mengacu pada gerakan pembangkangan sipil yang telah membuat para dokter, insinyur, dan lainnya di Myanmar menolak untuk bekerja sampai militer membebaskan para pemimpin politik terpilih dan mengembalikan negara tersebut ke pemerintahan sipil.

Beberapa pengunjuk rasa berpose di depan kendaraan militer sambil memegang tanda merah bertuliskan "Gabung dalam CDM".

Junta militer, yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan mereka turun tangan karena menganggap pemerintah gagal menyelidiki tuduhan kecurangan dalam pemilu tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi, partai Suu Kyi secara telak. 

Komisi pemilihan negara bagian membantah anggapan itu, dengan mengatakan tidak ada bukti yang mendukungnya.

Militer membenarkan langkahnya dengan mengutip klausul dalam konstitusi 2008, yang diterapkan selama pemerintahan militer, yang mengatakan dalam kasus darurat nasional, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif pemerintah dapat diserahkan kepada panglima militer.

Ini hanyalah salah satu dari banyak bagian dari konstitusi di sana yang memastikan militer dapat mempertahankan kendali akhir atas negara yang mereka kuasai selama 50 tahun, pasca kudeta tahun 1962. 

Militer diizinkan untuk menunjuk anggotanya sebanyak 25 persen kursi di Parlemen dan mengontrol beberapa kementerian utama yang terlibat dalam keamanan dan pertahanan.

Pada hari Minggu, duta besar Amerika Serikat dan Kanada dan 12 negara Eropa meminta pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dari kekerasan terhadap mereka yang "memprotes penggulingan pemerintah secara sah."

Mereka mengutuk penangkapan para pemimpin politik dan aktivis serta campur tangan militer dalam komunikasi.

"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam pencarian mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran," kata mereka dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Minggu malam.