Jakarta, Gatra.com – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan rencananya untuk mengerahkan 29.736 prajurit TNI sebagai tracer Covid-19. Upaya itu diungkapkan Hadi dalam rangka penanganan Covid-19 untuk unsur 3T yakni Testing, Tracing, dan Treatment. TNI dengan kemampuan personelnya sanggup melakukan pelacakan dan penelusuran terhadap mereka yang diduga positif Covid-19.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyatakan pihaknya menyambut baik pelibatan prajurit TNI dalam proses tracing. Namun ia mengingatkan agar kegiatan itu dilakukan dengan hati-hati dan bekal yang agar prajurit yang diterjunkan tidak ikut tertular.

“Karena nyawa satu jiwa sangat berharga. TNI memang bisa diperbantukan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tapi tetap harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan demokratis,” ujar Sukamta dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Kamis (11/2).

Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menyarankan agar prajurit TNI melakukan pendekatan yang santun, persuasif, dan edukatif ke masyarakat. Sehingga turun gunungnya TNI ke tengah masyakat jauh dari kesan sangar atau tindakan yang terkesan memaksa.

“Jangan sampai nanti pada level tertentu, pendekatan yang ditempuh represif yang justru bisa menimbulkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan masalah di tengah pandemi,” sarannya.

Selain itu, Sukamta menekankan agar pemerintah juga mempunyai konsep yang jelas terkait metode tracing tersebut. Misalnya, pemerintah harus mampu memprediksi angka berapa orang yang akan terkena target tracing. “Jika tracing dihitung hingga 72 jam ke belakang sejak seorang pasien dinyatakan positif, maka sudah bisa diperkirakan berapa banyak orang yang kontak erat yang terkena tracing”.

“Dari angka ini prosedur apa yang harus dilakukan jika ternyata dari hasil tracing, warga yang terdeteksi positif menjadi meroket. Misalnya, apakah sudah disiapkan tempat untuk isolasi pasien secara cukup?,” ujarnya.

Ia mengatakan segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan konsep yang matang. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan realistis dan terukur, sehingga tidak terkesan wacana. “Jadi semuanya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur, karena anggaran juga terbatas. Jangan sampai program ini tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya,” pungkas legislator dari DI Yogyakarta itu.