Palembang, Gatra.com - Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan salah satu provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Itu karena wilayah tersebut memiliki lahan gambut terluas kedua di Pulau Sumatera.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan untuk mengantisipasi hal itu, tahun ini pemerintah provinsi setempat mengucurkan dana sebesar Rp 30 miliar. Dana tersebut untuk pencegahan karhutla di wilayahnya.

“Tahun ini, kita anggarkan Rp 30 miliar dan dikelola Pemprov. Dana tersebut diperuntukan membuat skat kanal, sumur bor, dan peralatan lainnya di daerah yang rawan karhutla,” ujarnya usai rapat koordinasi terkait evaluasi kegiatan pengendalian karhutla 2020 serta antisipasi karhutla periode puncak kemarau 2021 bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) secara virtual di Palembang, Selasa (9/2).

Menurutnya, Pemprov Sumsel terus melakukan segala upaya dalam pencegahan karhutla secara permanen, utamanya di daerah-daerah yang dinilai rawan karhutla.

“Pencegahan karhutla secara permanen sangat mungkin dilakukan. Apalagi, kita memiliki pengalaman untuk mengatasi terjadinya karhutla tersebut. Terbukti tahun lalu (2020), Sumsel tercatat sebagai daerah relatif bebas asap meskipun ada beberapa titik hotspot saja,” katanya.

Dikatakannya, dengan pengalaman yang ada, Sumsel sendiri sangat siap melakukan upaya pencegahan karhutla secara permanen. Hanya saja dibutuhkan pengelolaan yang baik terhadap lahan yang dinilai rawan tersebut, utamanya saat menghadapi musim kemarau di 2021 ini.

Kendati begitu, Deru optimistis wilayah yang dipimpinnya kembali menjadi daerah yang bebas asap akibat karhutla. “Dari hasil pemantauan, karhutla ini kerap terjadi di lahan-lahan yang tak terkelola. Di Sumsel sendiri, dari 1,3 juta hektare lahan, lebih dari 50 persennya merupakan hutan kawasan dan sebagiannya tidak produktif. Jadi, kita ingin ada rekomendasi pusat agar lahan tersebut dapat dikelola sehingga karhutla semakin dapat kita tekan,” ujarnya.

Dibeberkannya, sejumlah upaya telah dilakukan dengan mengalokasikan dana khusus untuk urusan pencegahan karhutla. Pada 2020 lalu, sedikitnya Rp 45 miliar digelontorkan bagi 10 kabupaten yang rawan karhutla.

“Bahkan, Sumsel saat itu tercatat sebagai provinsi pertama yang memberikan bantuan dana penanganan karhutla ke kabupaten dan kota,” katanya.

Dalam pencegahan tersebut, pihaknya menjalankan sosialisasi dan penyebarluasan maklumat larangan membakar lahan, aktivasi posko pencegahan hingga patroli rutin, namun faktor cuaca juga menjadi penentu Sumsel bebas asap di tahun sebelumnya.

“Ke depan kita akan lebih fokus untuk membuat teknologi modifikasi cuaca. Itu akan menjadi andalan. Kita juga akan lebih awal menetapkan siaga karhutla. Kita harus terus bersinergi baik TNI, Polri, Kejati dan pihak lainnya dalam pencegahan karhutla ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menko Polhukam RI, Mahfud MD, mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan provinsi yang rawan karhutla dalam mengatasi bencana tahunan tersebut. Mulai dari prioritas pencegahan, penataan, dan pengelolaan ekosistem gambut, pemadaman segera, serta penegakan hukum secara tegas kepada pelaku pembakaran.

“Selain itu, siaga darurat harus dilakukan lebih dini, sekaligus juga edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Itulah yang harus dilakukan untuk menghadapi puncak karhutla di 2021 ini,” katanya.