Semarang, Gatra.com - Perum BULOG Wilayah Jateng belum melakukan pengadaaan beras untuk memenuhi target 204.000 ton di tahun 2021. Hal itu lantaran harga jual petani saat ini masih lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Sesuai aturan, pengadaan beras masih mengacu ketentuan pemerintah, dengan Permendag Nomor 24, dimana harga beli BULOG ditetapkan Rp8.300 per kilogram.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jateng, Miftahul Ulum mengatakan, pihaknya mentargetkan sebanyak 204.000 ton. Target tersebut akan dipenuhi empat cabang di wilayah Jateng, kecuali Eks Karesidenan Kedu dan Banyumas.

"Harga juga petani masih lebih tinggi dibandingkan HPP, sehingga kami belum melakukan pembelian," ujarnya, Jum'at (5/2).

Dia menjelaskan, untuk memenuhi target pengadaan beras sepanjang tahun ini telah disusun sejumlah strategis, salah satunya dengan optimalisasi seluruh cabang di Eks Karesidenan Semarang, Pekalongan, Solo dan Pati, untuk pendekatan kepada mitra-mitra petani dan calon mitra.

Ditanya terkait dengan stok beras di wilayah Jateng, Miftahul Ulum menyebutkan, saat ini stok masih ada sekitar 50 ribu ton. Jumlah tersebut, akan mampu untuk memenuhi kebutuhan sampai Lebaran 2021.

Stok tersebut akan terus bertambah seiring panen raya yang diprediksi akan terjadi pada bulan Maret dan April.

"Pada bulan Maret-April 2021, di sejumlah daerah akan memasuki masa panen raya. Sehingga kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir akan tersedian beras di pasaran. Stok yang ada saat ini jumlahnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran mendatang. Apalagi panen raya akan segera datang, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," jelasnya.

Dia menambahkan, Perum BULOG Kanwil Jateng saat ini juga terus menyalurkan beras ke pasaran melalui masing-masing cabang.

Selain itu, BULOG juga diminta untuk menyiapkan beras untuk cadangan bagi pemerintah daerah jika terjadi sesuatu hal kebencanaan. Tapi jika tidak ada kebencanaan, maka daerah tidak boleh mengajukannya.

Seperti pada situasi erupsi Merapi di wilayah Klaten atau Boyolali, jika pemerintah masih mampu menanggulangi, maka biasanya tidak akan mengajukan.

"Stok beras yang tersedia di 30 kompleks pergudangan juga dialokasikan untuk memenuhi permintaan dari kabupaten/kota terkait cadangan beras pemerintah kebencanaan. Setiap kabupaten/kota mendapat jatah 100 ton beras, dan untuk provinsi sebanyak 200 ton beras yang digunakan di saat terjadi bencana alam," jelasnya.