Naypyidaw, Gatra.com - Dewan Keamanan PBB menyerukan pembebasan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dan lainnya yang ditahan oleh militer dan menekankan perlunya menegakkan demokrasi, meski tidak mengutuk kudeta minggu ini.

Dikutip Reuters, Jumat (5/2), di Amerika Serikat, sejumlah kalangan memperingatkan para jenderal untuk mengubah arah kebijakan, ketika Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa militer harus mundur dan penasihat keamanan sedang mempertimbangkan perintah eksekutif yang dapat mencakup sanksi.

Transisi Myanmar yang panjang dan bermasalah menuju demokrasi terperosok sejak Senin ketika komandan militer Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan. Ia menuduh terjadi ketidakberesan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak. 

Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disetujui oleh konsensus pada hari Kamis bahwa mereka menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum.

Bahasa dalam pernyataan itu lebih santun daripada draf asli tanpa menyebutkan kudeta - untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan dewan. 

China juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar dan hubungan dengan militer.

Misi China di PBB mengatakan Beijing berharap pesan-pesan utama dalam pernyataan itu dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif di Myanmar.

Reuters tidak dapat segera menghubungi pemerintah Myanmar untuk dimintai komentar.

Presiden Biden mengatakan Amerika Serikat sedang bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mengatasi pengambilalihan jenderal.

"Tidak ada keraguan bahwa kekuatan demokrasi tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat, atau berusaha untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel," kata Biden.

Dua senator AS, satu Demokrat, satu Republikan, mengatakan bahwa mereka menetapkan resolusi pada Kamis dengan menyerukan militer Myanmar untuk mundur dari kudeta atau menghadapi konsekuensi, terutama masalah sanksi.

Penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan dalam jumpa pers bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan pada individu dan entitas yang dikendalikan oleh militer.

Meski tidak jelas seberapa efektif langkah tersebut. Para jenderal yang merebut kekuasaan sepertinya memiliki kepentingan luar negeri dan itu dapat terkena sanksi finansial.