Pekanbaru, Gatra.com - Tadinya para tokoh masyarakat ini tak mau ikut-ikutan berkomentar soal gonjang-ganjing yang terjadi antara Partai Demokrat dengan Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, S.IP.

Sekalipun, Moeldoko adalah Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang tersebar di 134 Kabupaten Kota di 22 DPW Provinsi yang menaungi 21 juta petani kelapa sawit.

Tapi setelah semakin hari mantan Panglima TNI itu dipojokkan, mereka akhirnya bersuara. Sofyan Abdullah misalnya, lelaki 64 tahun yang kebetulan Ketua DPW Apkasindo Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ini menyebut kalau tuduhan bahwa Moeldoko akan mengkudeta Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak berdasar.

"Menurut saya isu kudeta itu enggak mendasarlah, enggak elok, geli mendengarnya. Masa orang luar mengkudeta. Kalau mengkudeta itu ya orang dalam lah," ujar ayah 4 anak ini. Sofyan malah menduga kalau isu kudeta itu justru menjadi salah satu cara pintas bagi petinggi Partai Demokrat untuk mempopulerkan diri.

Dr. Badaruddin Puang Sabang. Lelaki ini mengaku prihatin dengan isu kudeta itu. Tokoh petani sawit asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini menyebut, mestinya oknum di Demokrat tidak buru-buru melontarkan tudingan yang menyakitkan itu.

"Pak Moeldoko itu Kepala Staf Presiden (KSP), dari mana saja elemen bangsa ini boleh menyampaikan banyak hal kepadanya. Masa orang partai yang yang jumpa Moeldoko, Moeldoko dibilang mau ambil alih partai? Nanti kalau kelompok besar lain datang, dibilang ambil alih juga kah?" lelaki yang juga Ketua DPW Apkasindo Sulsel ini bertanya.

Kalaulah betul orang-orang Partai Demokrat datang ke kantor KSP meminta Moeldoko, atau ketemu di luarlah misalnya, "Saya pikir enggak salah juga. Kalau misalnya orang partai itu meminta Moeldoko untuk menjadi ketua umum, mestinya orang Partai Demokrat introfeksi dirilah. Bisa saja di Demokrat ada ketidakpuasan," ujarnya.

"Itu kalau iya orang Demokrat meminta. Nah, kita lihat lagi kronologisnya. Yang datang itu kan orang Demokrat, bukan Moeldoko. Masa orang yang didatangi disalahkan? Kalaupun orang Demokrat meminta, belum tentu Pak Moeldoko mau," ujar Badaruddin.

Badaruddin bilang begitu lantaran sepanjang yang dilihat petani, Moeldoko sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan partai. "Beliau cuma konsen dengan pekerjaannya, tenang dan pemikir. Eh tiba-tiba pula dibilang mau kudeta, sadis ah," rutuk Badaruddin.

Jadi kata Badaruddin, tuduhan tadi salah diagnosa. Ibarat penyakit, orang sakit flu dibilang sakit jantung. "Ya salah resep lah," katanya.

Sama seperti Badaruddin, DR.Syamsuddin Koloi, juga menilai kalau seorang Kepala Staf Presiden wajib mendengar unek-unek para tetamu yang datang, tak terkecuali dari partai.

"Sebab tugasnya melayani elemen masyarakat. Kami para petani yang notabene warga negara, sangat berharaplah isu-su semacam ini jangan digoreng untuk bikin gaduh. Ada baiknya hal-hal yang tak penting dikesampingkan. Jangan membikin isu yang tak jelas juntrungannya, kita semua sedang berjuang melawan covid, jangan aneh-aneh lah. Lebih baik, yuk kita antar Presiden Jokowi menuntaskan tugasnya untuk memajukan bangsa ini, pemilihan presiden masih jauh," tokoh petani asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini meminta.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr (c) Gulat Manurung menyebut kalau di KSP itu ada yang namanya program "KSP Mendengar".

"Kami petani sawit salah satu kelompok masyarakat yang sering datang ke Kantor KSP mengadukan segala permasalahan petani. Terkadang kami jumpa Pak Moeldoko di luar kantor," katanya.

Kepada Moeldoko kata lelaki 48 tahun ini, semua disampaikan, mulai dari masalah sawit dalam kawasan hutan hingga ke tataniaga buah kelapa sawit.

"Pak Moeldoko selalu sabar mendengar. Biasanya beliau didampingi stafnya untuk mendengar apapun yang kami sampaikan. Sebab itulah tugas beliau sebagai KSP. Terus, apa bedanya kami dengan kelompok masyarakat lain yang datang ke KSP atau berjumpa di luar kantor?. Saya pikir sama saja," ujar ayah dua anak ini.

"Bagi kami petani, Pak Moeldoko itu bukan tipe yang mudah dipengaruhi. Sepemahaman kami seperti itu. Sekarang, muncul istilah kudeta. Saya rasa, sesuai istilahnya, yang mengkudeta itu orang dalam, bukan orang dari luar. Kalau misalnya istri teman curhat ke saya, apa saya kemudian harus dituduh mengkudeta rumah tangga teman itu? Yang bener sajalah," tegasnya.

Abdul Aziz