_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Karanganyar, Gatra.com- Terjadi silang pendapat antara eksekutif dan legislatif perihal dukungan biaya swab PCR mandiri bagi masyarakat. Saat muncul rencana subsudi, justru kalangan legislatif menyarankan pemerintah menanggung penuh biayanya.
"Secepatnya, bulan-bulan ini (pemberian subsidi). Agar masyarakat yang ikut test swab ini bisa cepat ditangani dan tidak harus menunggu lama, sampai 2 minggu baru diketahui hasilnya," kata Bupati Karanganyar Juliyatmono kepada Gatra.com, Minggu (31/1).
Subsidi yang direncanakannya bisa berupa kerjasama dengan pemilik mesin PCR di klinik atau rumah sakit. Muaranya pada pemungutan biaya swab dengan tarif miring. "Kalau test swab rata-rata Rp 900 ribu Rp 1 juta. Kalau yang dibiayai pemerintah, juga segitu. Tapi bagaimana swasta atau masyarakat yang pingin (swab) mandiri ini saya subsidi Rp 100 ribu atau berapa. Saya subsidi supaya ringan.
"Sekarang banyak (swab) mandiri ke RSAU dr Siswanto, cepat diketahui hasilnya. Di Kopassus lewat swab drive thru, beberapa jam sudah diketahui hasilnya negatif atau positif," kata Bupati.
Swab PCR dengan kerjasama (KSO) ini lebih efektif daripada harus membeli mesin PCR sendiri. Alasannya, apabila nanti pandemi Covid-19 ini berakhir, mesin PCR nya bakal muspra.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD, Endang Muryani mengharapkan biaya swab PCR bagi masyarakat digratiskan, ketimbang hanya diberi subsidi.
"Kalau dibilang butuh, masyarakat butuh PCR. Ketika tracking dan harus PCR, masyarakat ada yang takut ada yang eman biaya. Kaitannya dengan PCR, kalau bisa ya gratis, jangan dibebankan dengan anggaran seperti itu (subsidi PCR)," kata Endang.
Endang mengatakan, pemerintah daerah harus membuat skala prioritas pembiayaan dengan mengutamakan pada kesehatan masyarakat.
"Pakai skala prioritias. Sepertu vaksin itu, siapa yang didahulukan. Pakai data kemiskinan. Sudah itu. Sudah bisa dipakai. Warga miskin harus PCR tapi tidak punya biaya kan mesakke (kasihan). Kita punya data kemiskinan. Kan itu valid," jelasnya.
