Jakarta, Gatra.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa proses vaksinasi Covid-19 yang secara terbuka kepada masyarakat luas baru akan dilakukan di bulan April 2021 mendatang. Pihaknya menargetkan, prosesi vaksimasi tersebut dapat dilaksanakan di pertengahan atau akhir bulan April.

Pelaksanaan ini, kata Budi, sejatinya sudah diupayakan agar dipercepat. Saat ini pihaknya terus dikerjar waktu untuk segera mempercepat proses vaksinasi keseluruh masyarakat Indonesia.

"Kenapa kita butuh cepat? Karena kita belum tahu apakah vaksin ini kekebalannya berapa lama ketahanannya. Karena memang belum ada yang secara lengkap uji klinis tahap 3-nya. Baik Pfitzer, Sinovac, AstraZeneca itu semuamya belum selesai 100%," kata Menkes Budi dalam webinar pada Sabtu (30/1).

"Karena belum tahu itu, kita secara konservatif mengambil waktu 12 bulan. Oleh karenanya, dalam waktu 12 bulan kita upayakan bisa 70 persen rakyat Indonesia yang menjadi target bisa kita lakukan vaksinasi," ujarnya.

Pemerintah pun telah menargetkan sekitar 70 persen dari populasi Indonesia yang mencapai 270,20 juta jiwa untuk bisa divaksinasi. Dengan angka itu, maka pemerintah menargetkan 181,5 juta orang akan divaksin Covid-19 untuk mencapai herd immunity.

Budi juga menjelaskan, untuk proses vaksinasi yang ditujukan kepada tenaga kesehatan (nakes) ditargetkan bisa selesai terlaksana pada akhir Februari 2021 mendatang. Hingga saat ini, proses vaksinasi Covid-19 sudah mencakup 490 ribu tenaga kesehatan.

"Harapannya dalam dua minggu [pekan] sampai akhir bulan ini, kami bisa kembali melakukan vaksinasi ke sekitar 500 ribu nakes sisanya. Sehingga, target 1,5 juta nakes yang divaksinasi hingga akhir Februari mendatang bisa terlaksana," kata Menkes.

Apabila vaksinasi yang diperuntukan kepada tenaga kesehatan telah selesai Februari nanti, maka fokus vaksinasi akan langasung dialihkan untuk para tenaga layanan publik. Ia menargetkan, pelaksanaan vaksin untuk para tenaga layanan publik bisa terlaksana awal Maret 2021.

"Tenaga layanan publik, seperti TNI atau Polri, masuk dalam kelompok ini. Awal Maret sudah bisa melakukan suntikan. Diharapkan, proses untuk pelayan publik ini bisa berlangsung beberapa bulan. Karena lokasi mereka tersebar di seluruh daerah," ungkapnya.