Karanganyar, Gatra.com- Dianggap beroperasi secara liar, sebanyak 10 juru parkir diamankan Satreskrim Polres Karanganyar. Setelah ditelusuri, ada andil dari Dinas Perhubungan yang seakan membiarkan mereka menarik jasa parkir meski tanpa legalitas. Sepuluh jukir tersebut diamankan aparat dari berbagai lokasi wilayah perkotaan. Barang bukti diamankan seperti uang tunai dan karcis parkir berlabel Pemda Karanganyar.

Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Tegar Satrio Wicaksono mengatakan kesalahan para jukir tersebut menarik uang jasa namun tak menyerahkan karcis retribusi parkir ke pemilik kendaraan bermotor. Selain itu, izin mengelola area parkir ternyata sudah kedaluwarsa. "Ada yang izinnya habis 2017, 2020 dan sebagainya. Mereka kami amankan di Satreskrim sebagai bentuk pembinaan," kata Tegar dalam gelar barang bukti kasus tipiring di Mapolres, Kamis (28/1).

Tegar melanjutkan, operasi tangkap tangan tersebut merupakan instruksi Polda Jawa Tengah dalam rangka memberantas praktik pungutan liar. Para jukir disanksi tindak pidana ringan, dimana persidangan digelar pada Kamis siang.

Medi, seorang jukir bersurat izin parkir Zainuri mengaku bukan sengaja tak menyerahkan karcis retribusi. Namun pemilik kendaraan enggan menyimpannya. Sehingga ia hanya menerima uang jasa tanpa menyerahkan karcis retribusi. Ia juga mengaku Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan belum memperbarui izinnya. "Saya sudah minta izin dan kontrak diperbarui. Tapi belum dikasih," katanya.

Ia mengaku per bulan setor ke Dishub Rp500 ribu. "Ramai atau sepi setor segitu. Saya masih harus setor ke pemilik warung Rp90 ribu per bulan," katanya.

Dikonfirmasi tentang hal itu, Kabid Sarpras Dishub Karanganyar Tri Hastuti Isnaini mengakui belum memperbarui surat perjanjian kontrak parkir ke jukir. Total terdapat 258 titik yang dikerjasamakan.

"Ini semua masih proses perbaruan kontrak. Tapi pada prinsipnya, mereka sudah sah mengelola parkir sejak Januari kemarin. Kontraknya berlaku satu tahun," katanya kepada Gatra.com, Jumat (29/1).

Selama masa transisi, ia tak bisa menunda penarikan retribusi jasa parkir. Alasannya, Dishub juga ditarget mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini dipasang target Rp472 juta dari 258 titik tersebut.

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan seluruh target PAD diturunkan sampai 30 persen. Diceritakannya, awal pandemi pada 2020 lalu, aktivitas perparkiran tutup sampai 3 bulan di zona A yakni Taman Pancasila dan alun-alun kota hingga sepanjang CBD (central bussiness district). Para juru parkir meminta penundaan setoran hingga pengurangan nilai kontrak. Hal itu masih berlangsung sampai sekarang saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).