_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jepara, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengklaim menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Tengah. Namun, realitanya angka kemiskinan di kabupaten berjuluk Kota Ukir justru meningkat dari tahun sebelumnya.
Dalam agenda konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jepara tahun 2022 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2021, Kamis (28/1). Bupati Jepara Dian Kristiandi menyebut bahwa Bumi Kartini menempati posisi ke empat untuk angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Jateng. Tiga rangking di atasnya yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Pekalongan.
Di sisi lain, lanjut dia, ternyata jumlah penduduk miskin di Jepara justru meningkat. Dari yang semula di angka 6,06 persen pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 7,17 persen di tahun 2020.
"Memang kita berada di urutan ke empat di Jateng. Tapi, untuk kategori kabupaten, kita menempati peringkat pertama angka kemiskinan terendah di Jateng," kata Andi.
Andi mengungkapkan, kenaikan angka kemiskinan tersebut terjadi merata di seluruh wilayah Jateng. Alasannya tidak lain karena adanya pandemi Covid 19. Untuk itu, sejumlah strategi sudah disiapkan agar angka kemiskinan bisa ditekan.
Salah satunya, kata Andi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2022 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang akan memprioritaskan untuk pemulihan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan dan pertanian, perkebunan.
"Strategi itu berupa politik anggaran ataupun pembuatan kebijakan yang mengarah pada program prioritas pengentasan kemiskinan," ujar Andi.
Diketahui, tahun 2022 nanti menjadi kesempatan terakhir dalam penuntasan RPJMD periode 2017-2022. Oleh karenanya, berbagai program yang belum sempat dikerjakan harus segera diperhatikan.
Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif siap untuk mendukung visi misi RPJMD, untuk pemulihan kualitas hidup masyarakat yang difokuskan pada sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Namun, juga perlu diperhatikan beberapa hal infrastruktur pendukung.
"Swasembada pangan tidak akan tercapai, jika selalu gagal panen akibat banjir. Ini harus diperhatikan," tegasnya.
