Jakarta, Gatra.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan PT Pertamina (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) ditujukan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Kemlu dan Pertamina, serta memberi landasan kuat untuk kerja sama di masa mendatang. Kerja sama ini juga memiliki arti penting untuk memperkuat strategic presence BUMN, dalam hal ini Pertamina, di luar negeri.
Berdasarkan siaran pers yang dirilis Kemlu, Kamis (28/1), menyebut bahwa saat ini ada 83 anak perusahaan dari 17 perusahaan Indonesia yang tersebar di 26 negara. Nilai investasi outbound BUMN di seluruh dunia mencapai USD$17,5 miliar. Sebagai negara besar, diplomasi ekonomi bukan hanya menarik investasi ke dalam, tetapi juga mendorong investasi BUMN ke luar negeri.
"Kemlu stands ready untuk mendukung BUMN Go Global dan pemerintah akan berupaya memajukan strategi outbound investment Pertamina di Timur Tengah, Asia Selatan dan Tengah, serta Afrika," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Selain kerja sama ekonomi di sektor energi, area kerja sama lainnya mencakup dukungan terhadap rencana aksi korporasi di luar negeri dan diplomasi Indonesia di Perwakilan RI serta kerja sama lainnya selama lima tahun ke depan.
Nota kesepahaman ini merupakan implementasi dari "Nota Kesepahaman Kerja Sama Diplomasi Ekonomi" antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN untuk mendukung BUMN Go Global, yang telah ditandatangani pada 17 Juli 2020 silam. Nantinya juga akan diselenggarakan Outbound Investment Dialogue pada kuartal ketiga tahun 2021.
Acara tersebut akan dimotori bersama oleh tiga menteri: Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN yang telah mencanangkan visi BUMN Go Global. Pertamina akan menjadi salah satu BUMN yang akan berperan dalam hal ini.
Penandatanganan hari ini dilaksanakan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan, dan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati. Penandatanganan juga disaksikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.