Washington DC, Gatra.com- Kebijakan Timur Tengah Presiden Amerika Serikat Joe Biden "akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan, di samping negara Palestina yang layak", Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB. "Presiden berpandangan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki. Al Jazeera, 26/01.

Mills mengatakan pemerintahan Biden bermaksud untuk memulihkan bantuan pada Palestina dan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan Trump dan akan terus mendesak negara lain untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. "Untuk tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel," kata Mills.

"Ini akan melibatkan pembaruan hubungan AS dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina," katanya.

“Presiden Biden telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia bermaksud untuk memulihkan program bantuan AS yang mendukung program pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, serta mengambil langkah untuk membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup pemerintahan AS terakhir,” tambah Mills.

Pengumuman tersebut adalah awal dari apa yang diharapkan menjadi penyetelan ulang dari kebijakan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, yang menawarkan dukungan luas kepada Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seringkali dengan mengorbankan hak-hak Palestina.

Biden diperkirakan akan mengambil pendekatan jalan tengah terhadap konflik yang serupa dengan pemerintahan Demokrat sebelumnya.

Sementara pemerintahan Trump telah dipuji secara luas di AS untuk perjanjian normalisasi antara Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan, hak-hak rakyat Palestina sebagian besar telah diabaikan sejak Trump menjabat pada tahun 2017.

Trump memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, dalam sebuah langkah yang dikecam oleh para pemimpin Palestina, yang ingin menduduki Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan.

Dia juga memotong dana tahunan US$360 juta untuk UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyediakan dukungan untuk pengungsi Palestina; mengurangi bantuan lain untuk Palestina dan menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, DC.

Pada tahun 2019, Trump bertentangan dengan konsensus internasional dan mengakui klaim Israel atas Yerusalem sebagai "ibu kota abadi dan tidak terbagi" dan pendudukannya selama puluhan tahun di Dataran Tinggi Golan Suriah. Pemerintah Trump juga mendukung pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Pada tahun 2020, pemerintahan Trump merilis " rencana Timur Tengah" yang telah lama dijanjikan, yang menurut para kritikus sama dengan "apartheid" rakyat Palestina.

Di dalam negeri, Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan membungkam pendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) di kampus-kampus AS.

Biden diperkirakan akan tetap menjadi pendukung setia Israel, tetapi sekutu Netanyahu yang kurang politis. Pemerintahannya diharapkan untuk menegaskan kembali posisi lama AS bahwa permukiman Israel adalah ilegal dan penghalang perdamaian dan kembali ke posisi lain yang diakui secara internasional tentang kedaulatan Israel.

Namun, dalam sidang konfirmasi pekan lalu, calon menteri luar negeri Biden, Antony Blinken, mengatakan AS akan mempertahankan kedutaan besarnya di Yerusalem.

Blinken juga menegaskan kembali dukungannya untuk solusi dua negara. "Secara realistis, sulit untuk melihat prospek jangka pendek untuk melanjutkannya. Yang penting adalah memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil langkah-langkah yang membuat proses yang sudah sulit menjadi lebih rumit,” katanya.

Pemerintahan Biden juga diharapkan untuk bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang ditarik oleh pemerintahan Trump yang menuduhnya sebagai "bias kronis" terhadap Israel.