Jakarta, Gatra.com - Meski sudah dua pekan berlalu, sindiran Presiden Jokowi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021 itu masih hangat diperbincangkan oleh pakar, khususnya mereka yang menggeluti kelapa sawit.

Soalnya di rapat yang dihadiri sejumlah menteri termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto itu, Jokowi menyebut kalau ekspor pertanian tinggi justru dari sawit, bukan dari komoditi yang selama ini disuntik subsidi.

Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), DR. Ir. Tungkot Sipayung menyebut, kalau cerita sawit, otomatis, petani sawit akan terbawa di sana.

Sebab dari total 16,38 juta hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, 41 persennya adalah petani. "Tahun lalu ada sekitar USD9 miliar kontribusi petani sawit," katanya.

Angka itu kata Ketua Tim Lintas Kementerian dan Asosiasi Penyusunan Roadmap Industri Sawit Indonesia ini berasal dari pendapatan pemerintah  dari ekspor sawit tahun 2020 yang mencapai lebih dari USD20 miliar.

"Sawit rakyat juga menyumbang dana pungutan sekitar 41 persen. Kalau misalnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menghimpun dana Rp15 triliun, 41 persennya berasal dari sawit rakyat," rinci Dosen Pascasarjana Universitas Tri Sakti ini.

Meski sudah punya andil besar mengisi pundi-pundi Negara, petani sawit ini, boro-boro didapuk reward. Yang ada justru, dari sekitar 7 juta hektar kebun sawit rakyat, 2,73 juta hektar sedang dalam proses pelenyapan di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Sawit rakyat 2,73 juta hektar tadi diklaim di dalam kawasan hutan dan terancam dilenyapkan. Tak hanya sawitnya, lahan yang sudah dikuasai para petani itu juga terancam digaruk 'Negara'.

"Kalau sawit rakyat itu akan diberangus, maka ada sekitar Rp1.300 triliun investasi rakyat dan pendapatan Negara yang akan lenyap" ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), DR (c) Gulat Medali Emas Manurung.

Anggota Divisi Riset dan Advokasi Relawan Jaringan Rimbawan (RJR), Ir. Petrus Gunarso MSc., PhD, memastikan bahwa tujuan Presiden Jokowi membikin UUCK adalah untuk memastikan orang bisa berinvestasi dengan tenang, mudah dan murah, tenaga kerja pun terserap.

"Kalau kemudian kebun petani sawit diberangus sampai kemudian muncul kerugian sebanyak itu, RPP itu sama saja membikin runyam, tidak seirama dengan cita-cita UUCK tadi," ujar ayah tiga anak ini. 

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MSc mengatakan, kalau Negara ini ingin melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), semua hak-hak rakyat harus dikeluarkan dari kawasan hutan.

"Kalau hak-hak yang sudah jadi tumpuan hidup masyarakat itu dikeluarkan dari kawasan hutan, tentu akan memberi kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengukuhkan hak (Right), pemerintah membuat pembatasan (Ristriction), dan  memberi tanggungjawab (Responsibility) kepada masyarakat dan pelaku usaha atas aset dan usahanya," katanya.

Tapi jika itu tidak dilakukan, maka upaya membuka dan menumbuhkembangkan lapangan kerja akan terhambat, angka penganggur meningkat,  produktivitas lahan mentok, kegiatan usaha terganggu dan tentu ekonomi juga akan terganggu.

Investasi juga tidak akan bisa ditingkatkan, alhasil Pendapatan Domestik Bruto (PDB) boro-boro bisa dikembangkan, yang ada malah menurun.

Direktur Ekesekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, yang juga Ketua DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia),  Sahat Sinaga, justru menilai kalau apapun yang dibilang oleh pakar-pakar dan guru besar yang ada di Indonesia, sangat mendukung roh dari UUCK itu. Setengah hidup saya berkelana di negeri si pembenci sawit, jadi taulah saya kelemahan mereka.

"Kalau saya runut dari statement Presiden Jokowi itu, statement itu adalah wujud dari keadaan bahwa perekonomian Indonesia ini tertopang oleh industri sawit," katanya.

Hanya saja kata Sahat Sinaga, untuk menjaga eksistensi sawit itu, Jokowi berjalan dan bekerja sendirian.

"Crew-nya di kabinet menjegal habis-habisan keinginan Jokowi menjalankan UUCK. Bahkan Crew-nya yang seharusnya concern menjaga eksistensi sawit itu, malah senyap saja. Tak terdengar usaha gigihnya untuk melawan RPP yang tak kondusif dengan kenyamanan berusaha utk mengembangkan sawit," katanya.

Kenyataan ini kata Sahat musti disampaikan langsung kepada presiden. "Jangan disurati, sebab surat itu enggak akan sampai, terganjal oleh 'si penggagal'," tegasnya.

Gulat sendiri sepakat dengan apa yang dibilang Sahat. Para crew RPP UUCK itu kata Gulat tidak melihat potensi diri sendiri (Indonesia).

"Tapi mereka malah ketakutan atas kelemahan musuh. Kalau sudah begini, gimana mau menang? Ya terima saja dijajah terus. Padahal Presiden Jokowi sudah berkali-kali dan terus menerus mengingatkan para crew-crew nya supaya mengedepankan kepentingan rakyat dan kemandirian Bangsa," tegas auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini.

Abdul Aziz