Yogyakarta, Gatra.com - Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menegaskan terpaparnya Bupati Sleman Sri Purnomo menjadi contoh pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin parah. DPRD pun setuju perpanjangan pengetatan dan menolak usulan karantina wilayah karena keterbatasan anggaran. Serikat buruh sebaliknya.

"Ini menjadi perhatian kita semua warga DIY. Sekarang Covid-19 itu nyata dan ada di mana-mana. Buktinya Bupati Purnomo saja kena, padahal sudah melaksanakan protokol kesehatan (prokes) ketat," kata Huda, di kantor DPRD DIY, Jumat (21/1).

Menurut Huda, kondisi ini menjadi peringatan bagi warga untuk lebih menyadari bahaya Covid-19. Selain menerapkan prokes dengan benar, perpanjangan masa pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) pada 26 Januari sampai 8 Februari menjadi bentuk upaya bersama mencegah penularan.

Huda berharap kesadaran masyarakat mematuhi imbauan pemerintah menerapkan prokes. Hal ini agar karantina wilayah tak diberlakukan karena akan mempersulit ruang gerak warga.

"Jika karantina, mungkin akan ada tambahan selain 10 toko yang tutup di Malioboro saat PTKM sekarang. Saya tidak sependapat pemberlakuan karantina wilayah. Realistis saja, kita tidak memiliki anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu diberlakukan," ujarnya.

Huda menyatakan selama enam bulan pertama pandemi, Pemda DIY menyiapkan anggaran dari skema bantuan tak terduga (BTT) sebesar Rp600 miliar. Namun untuk memenuhi jaminan hidup (jadup) 150 ribuan warga pada tiga bulan awal, anggaran sudah terserap Rp400 miliar.

Tahun ini anggaran BTT untuk penanganan bencana sebesar Rp66 miliar. Menurut Huda, anggaran itu harus ditambah mengingat saat ditetapkan November lalu jumlah kasus Covid-19 harian di bawah 50 orang, sedangkan kemarin telah mencapai 456 orang.

Dalam pernyataan persnya, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY meminta Gubernur untuk membatalkan perpanjangan PTKM dan memberlakukan karantina wilayah selama dua pekan seperti di DKI Jakarta.

"Selama masa karantina itu, Pemda DIY bersama-sama warga memberikan subsidi jadup kepada warga sebesar UMP DIY 2021," kata Ketua DPD KSPSI DIY Irsad Ade Irawan.

Selain tidak efektif mencegah penyebaran Covid-19, PTKM juga dinilai berdampak pada ekonomi warga DIY seperti penutupan 10 toko di Malioboro dan penurunan omzet PKL hingga 75 persen. Okupansi hotel disebut hanya terealisasi 18 persen dari target 70 persen di awal tahun.