Baghdad, Gatra.com- Kelompok Negara Islam mengaku bertanggung jawab atas dua bom bunuh diri kembar yang menewaskan 32 orang dan melukai 110 orang di pasar yang ramai di Baghdad tengah pada Kamis. Itu adalah serangan paling mematikan di kota itu dalam tiga tahun, ketika seorang pembom bunuh diri lainnya menargetkan daerah yang sama. AFP, 21/01.

Penyerang pertama menarik kerumunan orang di pasar yang ramai di Tayaran Square di ibu kota dengan mengaku merasa sakit, kemudian meledakkan sabuk bahan peledaknya, kata kementerian dalam negeri.

Ketika lebih banyak orang berbondong-bondong ke tempat kejadian untuk membantu para korban, pelaku bom bunuh diri kedua meledakkan bahan peledaknya.

Pasar terbuka, tempat pakaian bekas dijual di kios-kios, telah dipadati orang setelah pencabutan hampir satu tahun pembatasan Covid-19 di seluruh negeri.

Seorang fotografer AFP di tempat kejadian mengatakan pasukan keamanan telah menutup daerah itu, di mana pakaian berlumuran darah berserakan di jalan-jalan berlumpur dan paramedis bergegas untuk mengambil korban.

Kementerian kesehatan mengatakan mereka yang kehilangan nyawa di tempat, dan sebagian besar yang terluka telah dirawat dan dibebaskan dari rumah sakit.

Setelah tengah malam, ISIS memposting klaim bertanggung jawab atas serangan tersebut di saluran propaganda online-nya.

Kekerasan seperti itu biasa terjadi di Baghdad selama pertumpahan darah sektarian yang terjadi setelah invasi pimpinan AS tahun 2003 dan kemudian ketika gelombang ISIS melanda sebagian besar Irak dan juga menargetkan ibu kota.

Tetapi dengan kekalahan teritorial kelompok itu pada akhir 2017, bom bunuh diri di kota itu menjadi langka. Tembok beton Baghdad dibongkar dan pos pemeriksaan di seluruh kota dipindahkan.

Presiden Barham Saleh memimpin tokoh politik dalam mengutuk serangan hari Kamis itu, dengan mengatakan pemerintah akan "berdiri teguh melawan upaya jahat untuk mengguncang negara kita".

Paus Francis, yang berharap untuk mengunjungi Irak pada bulan Maret, menyesalkan "tindakan brutal yang tidak masuk akal". Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa mengutuk keras serangan itu.

Penjabat Menteri Luar Negeri AS Daniel Smith mengatakan pemboman itu "merupakan tindakan keji dari pembunuhan massal dan pengingat serius akan terorisme yang terus mengancam kehidupan rakyat Irak yang tidak bersalah".

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan seruan "kepada rakyat Irak untuk menolak setiap upaya untuk menyebarkan ketakutan dan kekerasan yang bertujuan merusak perdamaian, stabilitas dan persatuan."

Uni Eropa menyebut serangan itu "tidak masuk akal dan biadab" dan menegaskan kembali "dukungan penuhnya kepada otoritas Irak dalam perang melawan ekstremisme dan terorisme."

Misi PBB di Irak menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan berkata: "Tindakan tercela seperti itu tidak akan melemahkan gerakan Irak menuju stabilitas dan kemakmuran."

Iran juga mengecam serangan itu, dengan juru bicara kementerian luar negeri Saeed Khatibzadeh mengatakan pemerintahnya siap membantu Irak "dalam perjuangan melawan terorisme dan ekstremisme".

Serangan itu, katanya, dimaksudkan "untuk mengganggu perdamaian dan stabilitas Irak dan memberikan alasan bagi orang asing untuk mempertahankan kehadiran mereka di sana".

Serangan itu terjadi ketika warga Irak bersiap untuk pemilu, peristiwa yang sering didahului oleh pemboman dan pembunuhan. Serangan 2018 terjadi hanya beberapa bulan sebelum putaran terakhir pemilihan parlemen Irak.

Perdana Menteri Mustafa al-Kadhemi awalnya menetapkan pemilihan umum tahun ini untuk Juni, hampir setahun lebih cepat dari jadwal, sebagai tanggapan atas protes yang meluas pada tahun 2019.

Tetapi pihak berwenang sedang dalam pembicaraan tentang penjadwalan ulang mereka hingga Oktober, untuk memberi otoritas pemilihan lebih banyak waktu untuk mendaftarkan pemilih dan partai baru.

ISIS merebut sepertiga dari Irak pada tahun 2014 dan sangat dekat dengan ibu kota, tetapi pertempuran sengit selama tiga tahun oleh pasukan Irak mendorong mereka mundur.

Namun, sel-sel tidur kelompok tersebut terus beroperasi di daerah gurun dan pegunungan, biasanya menargetkan pasukan keamanan atau infrastruktur negara dengan serangan korban yang rendah.

Koalisi pimpinan AS yang telah mendukung kampanye Irak melawan ISIS telah secara signifikan menurunkan jumlah pasukannya selama setahun terakhir, dengan alasan peningkatan kemampuan pasukan Irak.

Amerika Serikat, yang menyediakan sebagian besar pasukan, memiliki 2.500 tentara yang tersisa di Irak - turun dari 5.200 tahun lalu. Mereka bertanggung jawab atas pelatihan, menyediakan pengawasan drone dan melakukan serangan udara sementara pasukan keamanan Irak menangani keamanan di daerah perkotaan.