Yogyakarta, Gatra.com - DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menyetujui penganggaran Rp1,2 miliar untuk menggratiskan ongkos kirim (ongkir) atas pembelian produk UMKM.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Kamis (21/1), menjelaskan dewan menyetujui penambahan pembiayaan untuk membantu ongkir karena melihat program itu efektif menopang UMKM selama pandemi.

"Di saat semua omzet turun dan tidak stabil, langkah Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan subsidi biaya dalam pengiriman kami nilai bagus," katanya.

Sebelumnya, selama 10 bulan pandemi Covid-19 DPRD DIY menyetujui penggunaan anggaran untuk subsidi ongkir UMKM Rp250 juta. Tahun ini jumlahnya melonjak hingga Rp1,2 miliar.

Selain bermanfaat untuk pelaku UMKM, Huda melihat program gratis ongkir menjadi program solutif di tengah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dengan kebutuhan anggaran lebih besar.

"Saya pikir dengan ini bisa membantu meningkatkan perekonomian jika dilanjutkan dalam jangka panjang. Asalkan syaratnya pandemi Covid-19 terkendali dulu," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, menyebut program ongkir gratis itu khusus berlaku untuk 4.350 produk dari 1.800 pelaku usaha yang tergabung dalam program marketplace lokal, SiBakul.

"Tahun kemarin kami menerima Rp400 juta dan tahun ini menjadi Rp1,2 miliar yang kami khususkan untuk program ongkir dengan syarat pembelian minimal Rp50 ribu," ujarnya.

Sesuai evaluasi, Siwi mengatakan program ini mampu mendongkrak omzet pelaku UMKM hingga enam kali lipat. Pasalnya pembelian produk bertambah karena ongkirnya gratis.

Ke depan, melalui SiBakul, Dinas Koperasi dan UMKM berupaya mendorong pelaku usaha memperluas pasar. Jika selama pandemi jangkauan konsumen sebatas DIY,  pelaku UMKM selanjutnya dapat menyasar pasar nasional.

"Pengembangan pasar nasional masih dalam penjajakan kerjasama dengan berbagai usaha logistik agar proses SOP-nya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kurasi terhadap produk dan pelaku UMKM akan terus ditingkatkan untuk mendapatkan produk yang bermutu," ujarnya.

Apalagi pandemi membuat UMKM kesulitan memasarkan produknya. "Namun tidak semua, khususnya bagi pelaku yang terus menginovasi produknya, lebih mengenal IT, dan lebih bisa menerima pembayaran non-tunai," ucap Siwi.