Yogyakarta, Gatra.com -  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) demi menekan kasus Covid-19 menurunkan pendapatan mereka secara drastis.

 

Namun Pemda DIY membuka peluang kebijakan yang berakhir pada Senin (25/1) diperpanjang jika protokol kesehatan tak diterapkan secara baik.

 

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo menyebut pemberlakuan PTKM berdampak luar biasa bagi okupansi perhotelan. Menurutnya, pada awal Januari okupansi hotel di kisaran 19-25 persen saat akhir pekan. 

 

Sedangkan memasuki pekan ketiga saat PTKM, okupansi maksimal 13 persen. "Kami sangat berharap kepada pemerintah tidak memperpanjang periode PTKM," kata Deddy saat dihubungi, Senin (18/1). 

 

Deddy berkata sekitar 200 hotel dalam kondisi nyaris tutup karena kesulitan pembiayaan akibat pandemi. Sedangkan sekitar 30 hotel telah mati. "Paling banyak hotel non-bintang yang kondisinya setengah mati dan mati," ucapnya. 

 

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan keputusan diperpanjang atau tidaknya PTKM di DIY dibahas pada Selasa (19/1). "Besok baru akan dievaluasi untuk mempertimbangkan perlu tidaknya diperpanjang," ucapnya.

 

Secara Terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau masyarakat benar-benar menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan selama PTKM.

 

Sultan mengatakan sesuai keputusan pemerintah kabupaten dan kota, mobilitas masyarakat harus dikontrol untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

 

"(Tempat usaha) di-close jam tujuh malam dilakukan betul. Kita disiplinkan betul dengan harapan kondisi makin membaik. Sehingga tanggal 25 tidak akan diperpanjang (PTKM)," katanya di kantor Pemda DIY, Senin (18/1). 

 

Raja Keraton Yogyakarta ini mengatakan jika masyarakat sendiri tidak disiplin dan wabah semakin memburuk, pengetatan bisa saja diperpanjang.

 

"Kalau ada yang usul jangan diperpanjang, ya enggak mungkin. Pemerintah pusat akan memperpanjang karena masyarakatnya sendiri tidak pernah disiplin. Jadi kita sekarang ngrekoso (bersusah payah) mobilitas dibatasi, tapi harapan kita semua setelah tanggal 25 makin baik, bukan makin jelek," ucapnya.