Jakarta, Gatra.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan proses tender sebanyak 1.191 paket pekerjaan senilai Rp14,6 triliun.

"Hingga hari ini tanggal 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun," kata Basuki dalam acara penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini yang dilakukan PUPR untuk tahun anggaran 2021.

Menurut Basuki, paket tender tersebut terdiri atas 209 paket senilai Rp2,1 triliun yang telah selesai tender dan 982 paket senilai Rp12,5 triliun yang siap ditandatangani secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyaksikan acara penandatanganan melalui video konference dari Istana Bogor, Jawa Barat, menyampaikan, anggaran besar yang diperoleh kementerian harus berdampak signifikan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional.

Selain itu, daya ungkit tersebut juga semestinya mampu memberikan kesempatan kerja dan dampak ganda lain yang lebih luas. Jokowi penghargaan atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini.

Kementerian PUPR termasuk kementerian yang memperoleh alokasi anggaran yang sangat besar pada tahun ini, yakni mencapai Rp149,8 triliun. Kepala Negara mengharapkan agar anggaran tersebut juga dapat membuat sektor konstruksi nasional kembali bergeliat di tengah pandemi saat ini.

"Anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali," katanya dalam siaran pers.

Kembali bergeliatnya sektor konstruksi pada akhirnya tidak saja memberi kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tetapi juga memberikan dampak ganda, seperti menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, industri baja, besi, alat berat, bahkan turut menggerakkan sektor informal dan usaha kecil lainnya.

Kepala Negara mengingatkan bahwa masih terdapat sisa paket kegiatan infrastruktur yang juga harus segera ditenderkan dan diselesaikan. Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri PUPR untuk melakukan percepatan kembali dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda," ujar Presiden.

Di masa pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat yang sangat terdampak dan bahkan kehilangan pekerjaan. Kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan, terutama di sektor infrastruktur padat karya, adalah hal yang sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja.

Namun, meski harus bekerja cepat, tata kelola pemerintahan tentunya tidak boleh diabaikan. Segala proses yang dilakukan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan.

"Yang paling penting outcome-nya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita," tandasnya.