Yogyakarta, Gatraa.com - Pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri baru mesti mempertimbangkan calon yang anti-korupsi. Insiden pencalonan Budi Gunawan diharapkan tak terulang.

Hal itu disampaikan pegiat anti-korupsi Jogja Corruption Watch Baharuddin Kamba. "Jangan sampai pemilihan calon Kapolri 2021 ini terulang lagi tatkala Komjen Pol Budi Gunawan mengundang banyak polemik dan kontroversial," kata Kamba dalam pernyataannya, Selasa (12/1).

Saat itu, 13 Januari 2015, KPK mengumumkan Komjen Pol Budi Gunawan, calon kuat Kapolri, sebagai tersangka saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri pada 2003 - 2006. Padahal Budi jadi calon tunggal Kapolri usulan Jokowi kala itu dan telah disetujui DPR. Akhirnya pelantikan Budi sebagai Kapolri batal. 

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mesti memilih Kapolri yang punya komitmen pada pemberantasan korupsi dari lima calon yang diusulkan sebagai pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun. Kelima nama calon Kapolri itu adalah jenderal bintang tiga atau berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, Kabarhankam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Dari lima nama itu, Presiden Jokowi mengirim satu nama ke DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. "Presiden Jokowi harus mempertimbangkan calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis yang memiliki komitmen tinggi dalam agenda pemberantasan korupsi di internal korps Bhayangkara," kata Kamba.

Untuk itu, Presiden Jokowi dapat mengikutsertakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau mengecek ada tidaknya transaksi keuangan yang mencurigakan," ujar Kamba. 

Kapolri seharusnya tidak hanya punya chemisry dengan Jokowi, tetapi juga punya semangat antikorupsi, khususnya di internal Polri. "Harus dipastikan calon Kapolri bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya.

Selain itu, diperlukan kerjasama dengan sejumlah aparat penegak hukum lain apabila terjadi tindak pidana korupsi di Polri. "KPK mesti dilibatkan dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Polri apabila terjadi," imbuhnya.