Surabaya, Gatra.com - Beberapa hari setelah dilantik menjadi menteri sosial, Tri Rismaharini langsung menelorkan kebijakan baru terkait penanganan bagi masyarakat miskin dan yang terdampak pandemi. Seperti biasa, Risma juga menerapkan kesehariannya blusukan di berbagai tempat.

Mulai dari sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga berburu warga miskin di sekitar kantor Kementerian sosial da wilayah lain di Jakarta. Namun, aksi blusukan mantan Wali Kota Surabaya dua periode tersebut malah menuai kritikan dan sindiran dari sejumlah pihak.

"Menjadi aneh adalah apa yang di lakukan bu Risma. Seharusnya, (aksi blusukan Risma) yang mendapatkan apresiasi malah menuai kritikan," kata Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng kepada wartawan, Minggu (10/1).

Yusuf menyebut, kritikan yang terlontar kepada Risma, tidak terkait kinerja dan kebijakannya selama menjabat menteri sosial. Justru, lanjutnya, kritikan tersebut hanya bermuatan politik.

Di sisi lain, ia memaklumi karena kritisi dan cibiran itu banyak terlontar dari sejumlah politisi yang selalu bersikap kontra. Apalagi, saat aksi blusukan Risma tersebut cukup membuat politisi dan pendukung partai oposisi resah akan kehilangan simpati masyarakat.

"Tercium jelas ketakutan mereka aksi gebrakan dan blusukan Ibu Risma sebagai menteri sosial akan mendapat apresiasi rakyat yang luas. sehingga takut pemimpin dukungan mereka kehilangan pendukung dan tak bisa lagi memperpanjang masa jabatan kekuasaannya di Jakarta," kata Yusuf.

Yusuf tidak menyebut secara langsung kalau yang dimaksud adalah gubernur DKI Jakarta. Ia hanya berpendapat bahwa aksi blusukan Risma itu memang sudah menjadi tugas menteri sosial yang memang bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan masyarakat Indonesia.