Karanganyar, Gatra.com- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar mengusulkan pengisian formasi guru sekolah negeri jenjang SD dan guru mata pelajaran SMP melalui perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jumlahnya 1.697 formasi.

Kepala BKPSDM Karanganyar, Suprapto mengatakan usulannya itu sesuai kebutuhan guru pengajar pada saat ini.  "Sesuai arahan Kementrian PANRB, daerah diminta mendata untuk kebutuhan pengisian PPPK. Khusus guru, tidak formasi umum. Usulan sudah kami sampaikan ke BKN pada 31 Desember 2020," kata Suprapto kepada wartawan di Karanganyar, Selasa (5/1).

Belum diputuskan berapa dari usulan tersebut yang disetujui BKN. Suprapto mengatakan, pemerintah pusat berhitung kemampuan APBN membiayai gaji PPPK. Besaran hak pegawai kontrak tersebut ditentukan pemerintah pusat.

"Hak PPPK dengan guru ASN sama. Bedanya, guru PPPK tidak berhak menerima pensiun. Hak PPPK ditentukan pusat," katanya.
Meski belum diumumkan secara resmi, ia menyebut syarat pendaftaran adalah guru yang sudah pernah mengajar dan masuk data pokok pendidikan (dapodik) sekolah. Adapun usia maksimal 58 tahun.

"Usia maksimal pendaftar itu satu tahun sebelum masuk usia pensiun. Artinya maksimal usia 58 tahun. Yang tidak mengajar pun punya kesempatan sepanjang dia punya sertifikasi sebagai pendidik. Kan ada yang sekolah di perguruan tinggi ambil bidang kependidikan tetapi tidak melanjutkan dan tidak punya sertifikasi kependidikan. Itu tidak punya hak," katanya.

Selain 1.697 formasi itu, Pemkab Karanganyar juga mengusulkan 45 pegawai kontrak non guru yang dipekerjakan di sekolah negeri.

Sementara itu 122 PPPK akan menerima SK pengangkatan pada Februari mendatang. Mereka direkrut pada 2019 lalu, yakni guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.  "Sebanyak 122 PPPK ini digaji dari APBD. Beda dengan perekrutan tahun ini yang digaji pusat," pungkasnya.