Semarang, Gatra.com - Anggota DPRD Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubdi di tengah pandemi Covid-19.

Menurut anggota DPRD Jateng, Riyono kenaikan yang rata- rata di atas 30% membuat petani sangat terpukul, karena harga tidak terjangkau, serta semakin langka saat masa tanam tiba.

"Pemerintah sangat tidak peduli dan mengerti nasib petani, kontribusi petani tidak dihargai. Pertumbuhan sektor pertanian yang positif di 2020 dikasih kado pahit kenaikan dengan kenaikan HET pupuk bersubsidi,” katanya di Semarang, Selasa (5/1).

Kenaikan harga HET pupuk bersubsidi, lanjut Riyono tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020, Pemerintah telah menetapkan harga baru HET beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Berdasarkan Permentan itu, HET pupuk urea naik Rp450 per kilogram menjadi Rp2.250 dari semula Rp1.800 per HET pupuk SP-36 yang Rp2.000 per kilogram naik Rp400 per kilogram , menjadi Rp2.400 per kilogram. HET pupuk ZA naik Rp300 per kilogram menjadi Rp1.700 per kilogram, dari semula Rp1.400 per kilogram.

Pupuk organik granul naik sebesar Rp300 per kilogram, yang semula Rp500 per kilogram menjadi Rp800 per kilogram, dan , pupuk NPK tidak mengalami kenaikan HET, masih tetap Rp2.300 per kilogram.

“Apa alasan pemerintah menaikan HET pupuk bersubsidi di tengah kondisi pandemi Covid-19? Petani adalah kelompok rentan di pedesaan yang hidupnya sangat tergantung dengan hasil produksi pertanian,” ujarnya.

Semestinya, lanjut anggota dewan dari PKS ini, pemerintah tidak menaikkan HET pupuk bersubsidi, tapi malah memberikan subsidi langsung ke petani.

“Kami meminta batalkan kenaikan HET Pupuk bersubsidi, kalau masih dijalankan akan mengancam produksi nasional dan bahkan kedaulatan pangan kita,” tandas Riyono.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, imbuh ia, harus berani menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya harga HE pupuk bersubsidi tidak dinaikan.

“Jateng adalah sentra produksi pangan nasional. Jika pupuk langka, maka mengancam produki padi dan petani jadi korban,” ujarnya.