Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo telah menjabat selama setahun lebih, catatan di periode kedua ini lebih mengarah kepada dirangkulnya lawan politik serta penanganan Pandemi Covid-19. Setidaknya, itulah yang disuguhkan oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) saat mengadakan diskusi daring menutup akhir tahun 2020.

"Karena kalau kita perhatikan bukan hanya Prabowo Subianto, tetapi juga reshuffle kabinet pertama di periode kedua ini Sandiaga Uno juga masuk menjadi bagian kabinet. Artinya ini suatu kondisi yang kita bisa simpulkan bahwa koalisi yang luas dan kompromi yang mengajak kelompok oposisi menjadi bagian dari pemerintahan," ucap Direktur Eksekutif Puskapol UI, Aditya Perdana saat diskusi daring, Jakarta, Kamis (31/12).

Lanjut Aditya, kalau diperhatikan dari struktur keseimbangan di parlemen tentunya akan menjadi krusial karena ternyata posisi pemerintah menjadi sangat kuat lebih dari 70%.

Catatan lain mengenai Pandemi yakni, jika pemerintah pernah terlalu percaya diri kalau Indonesia tidak akan terkena dampak Covid-19. Namun hal itu nyatanya tidak terjadi, malah yang ada Indonesia terlihat kurang koordinasi antar lembaga.

"Kita bisa lihat masa pandemi dari mulai Maret sampai Desember ini, 10 bulanan ini membuka mata kita bahwa dari sisi tata kelola pemerintahan kita punya masalah serius bahwa satu isu yang krusial adalah lemah dan lambatnya koordinasi pemerintahan, baik itu dari lewat pusat maupun daerah," paparnya.

Apalagi beberapa kali pemerintah pusat bersitegang dengan pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah punya wewenang dan inovasi namun tak sinkron dengan pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah sebetulnya punya inovasi tapi tidak sinkron dengan apa yang diimbau oleh pusat. Bahkan ketika melakukan PSBB, itu banyak kontroversi, bahkan silang pendapat terutama antara Jakarta dengan pusat. Artinya ini problem yang sangat serius," ujarnya.

Terlebih, selama pandemi ini, program pemerintah soal bantuan sosial (bansos) dan kartu pra kerja menjadi kontroversi dan mendapat nyinyiran dari masyarakat. Ditambah dengan ditangkapnya manten menteri sosial (Mensos) Juliari P. Batubara yang tertangkap tangan melakukan suap.

"Bansos ini memang kontroversial, waktu itu bahkan Demokrat merupakan partai yang gencar menolak hal itu, karena mereka menginginkan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Ini memang dilematis karena pada awal-awal tentu orang membutuhkan yang sifatnya riil dalam konteks untuk makan minum dan sebagainya," tandas Aditya.