Surabaya, Gatra.com - Setelah dilantik Presiden RI Joko Widodo, Menteri Sosial Tri Rismaharini mulai bertugas. Sebagai menteri sosial, Risma bertanggung jawab memastikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai itu, hal yang pertama yang dilakukan Risma adalah membenahi data penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Pembenahan itu mencakup perbaikan dan penambahan data target penerima bantuan.

"Artinya, ada data yang harus dimasukkan lagi. Kami sedang perbaikan itu. Kemudian, kami harus cross-check dengan penerima BPJS dan biaya pendidikan. Kami akan cross-check semua data," kata Risma di Surabaya, Sabtu (12/26).

Mantan Wali Kota Surabaya itu menyatakan dirinya akan mulai membahas perbaruan dan pengubahan datat target penerima bantuan sosial pekan depan. Dengan harapan, bantuan sosial dapat segera dicairkan dan disalurkan kepada masyarakat penerima.

"Pasti tidak bisa seratus persen sempurna. Tapi, kami akan lakukan perbaikan data. Senin sore kami akan diskusi soal perbaikan data," kata Risma.

Hanya, ia tidak menjamin bahwa perbaikan data tersebut nantinya akan akurat seratus persen. Menurutnya, data itu sendiri adalah catatan target penerima bantuan yang setiap saat dapat berubah.

Salah satu faktor pengubahan yang paling sering terjadi biasanya terkait data tempat tinggal dan status masyarakat yang menjadi target penerima bantuan. Ada warga yang ternayat sudah pindah rumah, atau bahkan meninggal dunia.

"Minimal, data itu lebih tepat. Itu yang akan saya lakukan. Karena waktunya juga kejar-kejaran. Ini akhir tahun, sehingga memang nggak ada waktu lagi. Memang harus ngebut untuk perbaikan data," tegasnya.

Selain perbaikan data agar bantuan sosial tepat sasaran, Risma juga sudah menyiapkan strategi lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19. Yakni, upaya pemberdayaan masyarakat agar mandiri.

Lebih rinci, Risma akan membangun sejumlah rumah susun. Ia akan menggandeng Kementerian PUPR dan memanfaatkan sisa lahan di sejumlah fasilitas rehabilitasi dan panti sosial milik kementerian sosial untuk pembanguan rumah susun tersebut.

Masyarakat PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial), misalnya tunawisma, yang nantinya berhak menempati salah satu flat di rumah susun itu. Setelah itu, para PMKS penghuni rumah susun tersebut akan diberi pelatihan kerja.

"Kemudian, mereka juga harus kami berdayakan. Saya akan membuat pelatihan. Mungkin di situ akan ada urban-farming. Mungkin mereka bisa jualan, kami buatkan sentra PKL. Kalau mereka sudah mandiri, harus keluar supaya dapat ditempati yang lain," jelas Mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu.

Selain pemberdayaan tuna wisma, Risma juga akan menangani permasalahan sosial lainnya yang kerap terjadi di kalangan anak jalanan dan penyandang disabilitas. Tujuannya sama, agar anak jalanan dan penyandang disabilitas dapat hidup mandiri.