Padang, Gatra.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar ikut menanggapi pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas terkait kaum Syiah dan Ahmadiyyah.

 

Pernyataan itu tertulis di situs resmi MUI Sumbar, Kamis (24/12) sebagai pesan dari Buya Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa. Kendati telah menjadi Menteri Agama, baginya Ketua Umum GP Ansor itu tidak berhak menjadi penentu keabsahan ajaran suatu agama.

 

"Presiden telah menggunakan haknya untuk mendudukkan saudara sebagai Menag, namun itu bukan berarti saudara sekaligus menjadi penentu keabsahan ajaran suatu agama," sebut Buya Gusrizal.

 

Menurut ulama asal Kabupaten Solok itu, pernyataan Yaqut tentang afirmasi kaum Syiah dan Ahmadiyah yang dalam berbagai pemberitaan media daring, bukanlah suatu sikap yang bijak dan adil bila mengabaikan sikap yang telah dilahirkan oleh MUI.

 

Selain itu, kata alumnus Universitas Al Azhar, Mesir tersebut, hak warga negara mendapatkan perlindungan, tidaklah berarti juga berhak untuk merusak ajaran agama. Maka dari itu, negara harus hadir melindungi ajaran agama itu sendiri dari berbagai penyesatan.

 

Kemudian, Buya Gusrizal bahkan juga mengingatkan, bahwa seorang Menteri Agama hendaknya bisa menghargai dan menghormati keputusan suatu lembaga keagamaan yang telah melahirkan berbagai keputusan yang terkait dengan agama tertentu tersebut.

 

"Perlu kami ingatkan, bahwa saudara sekarang adalah Menag RI, bukan lagi pimpinan suatu ormas. Kalau keinginan saudara ingin mewujudkan kebersamaan, pernyataan saudara tersebut malah akan berakibat sebaliknya," tegasnya.

 

Baginya, ulama tidak akan diam dengan penyesatan yang terjadi di tengah umat. Terakhir, ia mengutip ungkapan Umar ra, bahwa penguasa menjadi bala (ujian) rakyat dan rakyat adalah ujuan bagi penguasa. "Kami berdoa semoga kita semua lolos dari ujian berat ini," tutupnya.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, ormas sayap Nahdlatul Ulama (NU), Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama RI. Politisi PKB itu menggantikan posisi Fachrul Razi, bersamaan dengan lima menteri lainnya dalam Kabinet Indonesia Maju.