Medan, Gatra.com-  Pakar pendidikan Fitriani Manurung mengkritik dinas pendidikan (Disdik) kota Medan yang dinilai kurang transparan dalam mengelola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Wakil Ketua PDI-P Kota Medan ini menilai disdik tidak merespon masukan dari sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat untuk melakukan pemetaan pembelajaran. Sampai sekarang tidak ada data yang dipublikasikan disdik tentang angka partisipasi belajar selama 10 bulan ini.

Faktanya pada Oktober lalu, seorang siswi kelas 2 SD di Medan ditemukan 8 bulan tidak mengikuti PJJ, hanya karena tidak memiliki hp android. Fakta ini ditemukan oleh media massa, bukan oleh disdik. "Ini terjadi karena disdik tidak punya pemetaan," terangnya kepada wartawan, di Medan, Jumat (25/12).

Fitriani Manurung mengatakan, disdik seharusnya merangkul masyarakat untuk melakukan pemetaan dan memperbaiki PJJ. Hasil survei yang diumumkan Gugah Nurani Indonesia (GNI) pada September lalu contohnya, bisa dipakai untuk melakukan pemetaan yang lebih besar.

Survei itu menemukan, masih ada 33,49 persen siswa yang sama sekali tidak mengikuti PJJ. GNI bahkan menemukan, memiliki hp android tidak menjadi jaminan anak ikut PJJ setiap hari. Dari 125 siswa yang memiliki hp android, hanya 29,60 persen yang setiap hari mengikuti pembelajaran. Sedangkan sisanya 70,40 persen pernah absen beberapa kali.

Angka 70,49 persen inilah yang berpotensi mengalami learning loss. Data-data seperti inilah yang seharusnya dimiliki disdik untuk memitigasi potensi learning loss dan membuat kebijakan. "Kalau disdik tidak memiliki sumberdaya untuk melakukan pemetaan, mereka bisa menggandeng pihak lain," katanya.

Fitriani Manurung mengingatkan Pemko Medan untuk lebih transparan dan partisipatif dalam merencanakan pembukaan sekolah. Sebagai kota besar ketiga di Indonesia, Medan seharusnya bisa menjadi contoh baik dalam pengelolaan PJJ. Medan bahkan bisa menjadi pioneer untuk mengantisipasi potensi learning loss.

"Kita tidak menolak pembukaan sekolah, tetapi kita minta Pemko Medan untuk lebih akuntabel dan bisa dipercaya. Pemko harus menunjukkan bahwa rencana pembukaan sekolah ini dilakukan dengan professional, berbasis data, dan melibatkan para ahli," tutupnya.