Jakarta, Gatra.com - Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakat (Dirjen PAS), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhum HAM) memberikan remisi khusus (RK) Natal Tahun 2020 kepada 11.669 orang Narapidana pemeluk agama Kristen dan Katholik pada Kamis (24/12).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, menyampaikan, dari 11.669 orang tersebut, sebanyak 11.474 di antaranya mendapatkan RK I atau pengurangan sebagian dan 195 orang di antaranya mendapatkan RK II atau dipastikan langsung bebas.

"Seluruh proses pemberian remisi dilakukan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan. Perlu dipahami juga bahwa pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi yang diberikan negara bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik," kata Reynhard.

Menurutnya, dari 11.474 narapidana penerima RK I, sebanyak 2.306 orang mendapatkan pengurangan masa pidana 15 hari, 7.254 orang pengurangan 1 bulan, 1.497 orang pengurangan 1 bulan 15 hari, dan 417 orang pengurangan 2 bulan. Saat ini, narapidana beragama Kristen dan Katholik yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 22.246 orang.

Lebih lanjut, Reynhard mengungkapkan, narapidana penerima RK Natal terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Utara sejumlah 2.152 orang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.730 narapidana, dan Sulawesi Utara (Sulut) sebanyak 929 narapidana.

"Remisi Natal merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya dalam keterangan pers.

Namun demikian, katanya, remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, diharapkan juga dapat meningkatkan keimanan dan motivasi bagi narapidana untuk menjadi lebih baik.

Hingga 15 Desember 2020, jumlah warga binaan di Indonesia sebanyak 247.017 orang yang terdiri dari narapidana sebanyak 197.336 orang dan tahanan sebanyak 49.681 orang. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, peraturan mengenai pemberian remisi terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.