Home Politik Kiara Kritik Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP

Kiara Kritik Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP

Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo telah melantik sejumlah menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya Sakti Wahyu Trenggono yang didaulat menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP).

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengkritik dan mempertanyakan alasan pengangkatan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KP. Menurutnya, Sakti Wahyu Trenggono punya rekam jejak yang tidak bagus dalam isu kelautan dan perikanan.

“Apakah Presiden tidak memiliki orang yang lebih baik untuk dipilih mengurus KKP yang bertanggungjawab kepada jutaan nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, dan jutaan masyarakat pesisir lainnya?” katanya di Jakarta, Rabu (23/12).

Adapun rekam jejak tersebut yakni, pertama Sakti merupakan orang yang berada di balik perusahaan ekspor benih lobster, PT Agro Industri Nasional (Agrinas). Di dalam perusahaan ini, Sakti menjabat sebagai Komisaris Utama.

“Dengan menempatkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KP, Jokowi akan mengulangi kesalahan Edhy Prabowo yang bermasalah dengan kebijakan ekspor benih lobster,” tegas Susan.

Kedua, nama Sakti Wahyu Trenggono juga tercatat pernah menjabat Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk, sebuah perusahaan tambang emas yang melakukan eksploitasi kawasan gunung Tumpang Pitu (bukit tujuh) di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

“Perusahaan ini telah terbukti menghancurkan gunung Tumpang Pitu dan mencemari kawasan perairan tangkap nelayan di Pancer dan pesisir pantai Pulau Merah. Yang tak kalah parahnya adalah perusahaan ini melakukan kriminalisasi terhadap warga bernama Heri Budiawan atau yang akrab disapa Budi Pego yang divonis penjara selama empat tahun karena menolak tambang emas Tumpang Pitu,” jelasnya.

Dengan ini, lanjutnya, seharusnya Sakti Wahyu Trenggono tidak dipilih untuk menjabat sebagai Menteri KP. Dikhawatirkan, kebijakan yang dikeluarkan nanti akan sama saja dengan sebelumnya.

“Kami tidak ada harapan untuk menteri baru, kecuali kekhawatiran besar bahwa ini akan mengulang masalah yang sama seperti menteri sebelumnya,” ujar Susan.

868

KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR