Jakarta, Gatra.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Yaqut Cholil Qoumas menjadi menteri agama. Ia menggantikan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

Secara mengejutkan Yaqut Cholil Qoumas selama ini akrab disapa Gus Yaqut.

Pria kelahiran Rembang, 4 Januari 1975 ini selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (NU). Gus Yaqut juga masih tercatat anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Gus Yaqut merupakan putra dari KH Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri PKB dan saudara dari Yahya Staquf, Katib Aam PBNU.

Gus Yaqut mengenyam pendidikan di SDN Kutoharjo (1981 – 1987), dan melanjutkan pendidikannya ke SMPN II Rembang (1987 – 1990), lantas meneruskan pendidikannya ke SMAN II Rembang (1990 – 1993). Gelar sarjananya diraih di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi.

Sejak usia muda, Gus Yaqut aktif berorganisasi dan mendirikan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Depok (1996-1999) di kampus UI.

Karir politik Gus Yaqut dimulai di PKB Rembang. Ia pun dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Rembang (2001-2014). Pada 2005, ia terjun ke arena politik praktis dan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Rembang (2005). 

Ditahun yang sama, Gus Yaqut maju mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati pada Pilkada 2005 dan terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang (2005-2010).

Pada 2012 Gus Yaqut kemudian diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk menduduki jabatan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah (2012-2017).

Gus Yaqut melebarkan sayap organisasinya hingga pada 2015 diberi tanggung jawab memimpin organisasi sayap kepemudaan terbesar dan tertua di Indonesia yaitu GP Ansor sebagai Ketua Umum masa jabatan periode tahun 2015-2020.

Gus Yaqut dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Hanif Dhakiri, yang dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

Pada Pemilu 2019, Gus Yaqut kembali lolos ke Senayan dan diberikan amanah sebagai Wakil Ketua Komisi II.