Mataram, Gatra.com- Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK terbaru untuk bagi organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar di NTB yakni Perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019. SK terbaru tersebut sesuai dengan keputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung.

SK Kemenkumham tersebut bernomor AHU 0001269.AH.0108 tertanggal 30 November 2020. Diterbitkan mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: no 278 pk/pdt/2020, tertanggal 15 Mei 2020.

"Alhamdulillah, Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan persetujuan dan pengakuan atas kepengurusan yang sah atas perkumpulan Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil Muktamar XlV tanggal 25-27 Juni 2019 yang diselenggarakan di Mataram," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani dalam keterangan tertulisnya diterima Gatra.com, Minggu (20/12).

Menurut ulama muda karismatik ini, bahwa kondisi NW terkini semuanya telah klir dan bersih setelah diterbitkannya SK kepengurusan PBNW oleh Kemenkumham.”Diharapkan perjuangan NW di seluruh Indonesia bisa terus berkembang dan berjalan dengan sebaik-baiknya meski ditengah pandemic Covid-19 saat ini,” ujar Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW ini.

Tuan Guru Bajang ini berkomitmen saat dirinya terpilih sebagai Ketua PBNW, dirinya berjanji untuk membawa NW berlari menuju kejayaan seperti yang dicita-citakan pendirinya Almagfurullah Maulanasyaikh TGKH Zainuddin Abdul Majid.

Ia berharap kepada seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan se Indonesia, agar segera melakukan konsolidasi dan penguatan pengurus dalam menjalankan program kerja yang sempat tertunda, termasuk soal izin pondok pesantren maupun madrasah NW. “Kita sebelumnya juga mengelar Rakorbagi masing-masing pengurus daerah untuk tetap memantapkan tekad berkontribusi membangun bangsa lewat semangat dan perjuangan NW di bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi.