Karanganyar, Gatra.com - Praktik korporasi petani di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mendapat perhatian khusus Presiden Jokowi. Melalui Kantor Staf Presiden (KSP) dan institusi kementerian, presiden melihat perkembangan program prioritas nasional itu. 

Demikian dikemukakan Deputi III KSP Bidang Perekonomian, Panutan Sulendrakusuma, kepada wartawan usai meninjau Kelompok Tani Mulyo I di Dusun Ngampel, Desa Gentungan, Mojogedang, Karanganyar, Selasa sore (15/12).

Panutan datang bersama rombongan dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementrian Koperasi dan UKM. 

"Korporasi petani adalah program prioritas nasional yang digagas Presiden Jokowi. Kami dari KSP berusaha melihat pelaksanaan di lapangan itu seperti apa. Kalau ada hal-hal yang bisa kami dorong, misalnya ada yang bisa kami percepat, akan kami percepat, karena itu salah satu tugas dari KSP," ujar Panutan.

Kelompok Tani Mulyo I merupakan bagian manajemen korporasi petani yang diwadahi BUMDes Lawu Sejahtera. BUMDes ini mengangkut produk pertanian organik dari 15 desa asal 5 kecamatan di Karanganyar. Dalam model korporasi petani, ongkos ekstra diminimalisasi, seperti kemitraan dengan tengkulak. 

"Karena selama ini, margin yang cukup besar antara harga jual gabah di hulu dibandingkan dengan harga beras di konsumen cukup besar dan keuntungan tersebut tidak dinikmati oleh petani, melainkan tengkulak atau pihak-pihak yang ada dalam mata rantai tersebut," ujar Panutan.

Ia menyampaikan, korporasi petani dilakukan dengan proses hilirisasi yang menekankan peningkatan nilai tambah juga integrasi bisnis di hulu (on farm) dengan hilir (off farm).

Ketua Asosiasi Kelompok Tani Organik Karanganyar Tenteram (Apokat), Hasyim Ashari, mengatakan, pihaknya mendapat pasokan gabah dari beras organik 15 desa. Kemudian, beras yang diprosuksi dikemas dan dipasarkan ke mitranya. Pemasarannya sudah sampai ke Jabodetabek.