Jakarta, Gatra.com - Perusahaan ekspedisi Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) membantah tudingan adanya afiliasi dengan organisasi masyarakat (ormas) atau orang yang berkaitan dengan kelompok agama tertentu. Hal itu sekaligus menjawab setelah ramainya trending #BoikotJNE di media sosial belakangan akibat tuduhan tersebut.

"Demi Allah JNE adalah organisasi yang netral, tidak berafiliasi kelompok mana pun atau perorangan. JNE hanya ingin berbisnis," kata Presiden Direktur JNE, Muhammad Feriadi Soeprapto saat konferensi pers bersama pengacaranya, Hotman Paris Hutapea di kawasan Jakarta Utara, Rabu (16/12).

Feriadi menduga isu tersebut dinaikkan untuk menjatuhkan perusahaannya. Mengingat, isu itu naik pada saat momentum Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 12 Desember 2020 lalu.

"(Momentum) 1212 bulan panen, semua berharap ada kenaikan pengiriman tapi kami malah menghadapi situasi seperti ini. Ini diduga persaingan usaha," jelas Feriadi. Namun, ia tak menyebutkan pihak mana yang ingin menjatuhkan perusahaan yang dipimpinnya itu.

Berikut pernyataan sekaligus cross-check JNE atas pemberitaan afiliasi dengan ormas tertentu yang disampaikan oleh VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi:

1. Tuduhan:

Ustaz Hanny Kristianto sebagai CEO JNE.

Fakta: 

Hanny Kristianto bukan CEO JNE. Tetapi bersama JNE berkolaborasi untuk membantu yang bersangkutan untuk pengiriman APD, masker, face shield, dan obat-obatan herbal. Hal ini sudah diklarifikasi oleh Hanny Kristianto melalui video di akun IG Hanny Kristianto.

2. Tuduhan: 

Akun JNE Sorogenen membuat konten terkait SARA yang menghina Banser di wilayah Pekalongan.

Fakta: 

Kasus ini sudah selesai pada 27 Agustus 2020 dan sebagai sanksi, perjanjian kerja sama dengan karyawan tersebut sudah diputus. Selain itu, pihak JNE Pekalongan serta NU serta Banser setempat telah melakukan mediasi.

3. Tuduhan: 

JNE mendukung teroris dan gerakan radikal.

Fakta: 

JNE tidak pernah berafiliasi dengan lembaga, institusi, organisasi, apapun yang merugikan masyarakat. JNE mengakomodir setiap potensi bangsa dan organisasi yang sepakat untuk melakukan kegiatan sosial bersama. Sebagian pemasukan yang JNE punya dibagikan kepada kaum membutuhkan (anak yatim dan lain-lain).

4. Tuduhan: 

Haikal Hassan memiliki saham di JNE.

Fakta: 

JNE didirikan oleh alm. Bpk. H. Soeprapto Soeparno. Saat ini JNE dipimpin oleh M. Feriadi selaku Presiden Direktur JNE, Chandra Fireta selaku Direktur JNE, dan Edi Santoso selaku Direktur JNE. Tidak pernah ada keterlibatan Haikal Hassan dalam kepemilikan saham di JNE.

5. Tuduhan: 

Salam J milik JNE dituduh pro-pendukung Ormas Ilegal.

Fakta:

Salam J merupakan simbol huruf (J) dari brand JNE. Salam ini sudah digunakan sejak tahun 2017. Salam ini sempat tidak digunakan pada saat pilpres untuk menghindari miskomunikasi.

6. Tuduhan: 

Tersangka yang beberapa hari lalu terciduk di Wisma 2 Gedung BCA Slipi Jakarta Barat. Yang bersangkutan ditangkap sebagai pelaku bom molotov serta diduga sebagai kurir JNE. Berita hoaks beredar melalui WhatsApp.

Fakta : 

Pelaku pelemparan tersebut bukan kurir JNE (bukan karyawan JNE) berdasarkan informasi dari pihak yang berwajib 13 Desember 2020.