Surabaya, Gatra.com - Meski pemerintah pusat belum menentukan berapa dosis dan kapan vaksin akan disalurkan untuk Jawa Timur, pemerintah kota (Pemkot) Surabaya sudah mempersiapkan diri. Pemkot menyiapkan anggaran sebesar Rp7,5 miliar dari dana company social responsibility (CSR).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, dana tersebut untuk menutupi kekurangan jumlah dosis vaksin dari pemerintah. Hanya, pihaknya akan menyediakan kekurangan dosis vaksin setelah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.

"Kami (disarankan) pemerintah pusat untuk tidak melakukan pengadaan vaksin dahulu. Tapi kami sudah siapkan anggaran untuk pengadaan kalau memang diperkenankan," kata Risma kepada wartawan, Senin (14/12).

Terkait pemberian vaksin, Risma menyatakan bahwa akan ada golongan masyarakat yang akan diprioritaskan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Pertama, sebanyak 623,136 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari 3 juta lebih warga Surabaya yang akan divaksin.

Menurutnya, peserta BPJS PBI memang layak diprioritaskan karena iurannya ditanggung pemkot Surabaya. Kemudian, warga Surabaya dengan kategori usia tertentu yang kemudian akan menerima vaksin, sesuai ketentuan pemerintah pusat.

"Karena kita bayar BPJS PBI itu banyak sekali. Banyak iuran peserta BPJS Kesehatan PBI yang dibiayai pemerintah kota. Nah, katanya (pemerintha pusat) yang peserta BPJS akan di-cover (divaksin) dahulu," jelas Risma.

Para peserta BPJS PBI tersebut, lanjutnya, terdiri dari warga Surabaya dengan berbagai latar belakang profesi dan jabatan. Mulai dari guru, sopir, hingga warga Surabaya yang menjabat sebagai ketua RT dan RW.

Di sisi lain, wali kota dua periode itu tidak menjanjikan bahwa proses pemberian vaksin nantinya akan dapat berjalan dalam waktu singkat. Karenanya, untuk memvaksin 3 juta lebih warga Surabaya, ia telah meminta bantuan dari semua tenaga kesehatan yang ada, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, dan petugas Palang Merah Indonesia (PMI).