Yogyakarta, Gatra.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan membagi pengalaman pelaksanaan pilkada di Indonesia ke negara-negara lain karena dinilai sukses digelar di tengah pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan ini bisa jadi model ke depan. Kami juga akan sharing ke negara lain bahwa banga kita mampu menggelar agenda kolosal dengan 76 juta pemilih dari 103 warga (yang terdaftar),” kata Tito di Hotel Melia Purosani, Kota Yogyakarta, Senin (14/12).

Tito hadir dalam rapat ‘Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020’ yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan pemda penyelenggara pilkada.

Menurutnya, suksesnya pilkada di masa pandemi ini menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat. “Sebagai perbandingan pada 2020 ada sekitar 90 negara yang menggelar pemilu lokal dan nasional. Pilkada ini pemilu nomor dua terbesar setelah Amerika Serikat,” kata dia.

Mantan Kapolri ini menyatakan pilkada berlangsung secara baik karena panitia pilkada mampu mengatur kedatangan waktu pemilih. “Pengaturan jam ini selain menegah kerumunan juga mempermudah rekan-rekan di TPS. Ritmenya konstan. Jadi lebih rileks,” tuturnya.

Tito pun berterima kasih pada semua pihak, penyelenggara pilkada, partaoi politik dan terutama pengguna hak pilih. “Ini kerja sinergi, koordinasi semua pihak. Kita doakan siapapun yang terpilih mendapat legitimasi, dorongan, dukungan kuat dari rakyat untuk membangun daerahnya, terutama masalah pandemi dan pemulihan ekonomi,” tutur dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemilihan kepala daerah serentak 2020 sukses dengan kenaikan partisipasi hingga persen 75,83 persen.

“Dulu pilkada 2015 tingkat paritispasi 69 persen. Pilkada ini dikatakan akan turun jadi 55 persen tapi sekarang naik menjadi 75,83 persen. Jauh lebih tinggi dari pemilu di Amerika Serikat yang 69 persen pada 2016,” ujar Mahfud.

“Kita berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan, yang dulu muncul ketika pilkada akan dilaksanakan dalam suasana Covid,” kata Mahfud.

Menurut dia, banyak pihak mengusulkan agar pilkada ditunda. “Karena katanya akan jadi klaster Covid, bahkan akan ada penularan sampai akhir pilkada 3,2 juta orang,” tuturnya.

Namun, menurut Mahfud, hingga kini prediksi penularan itu tak terbukti, bahkan partisipasi pemilih meningkat. “Alhamdulillah, belum ada kasus kerumunan pilkada jadi klaster baru,” kata dia.

Ia bilang penularan Covid-19 tetap terjadi di daerah penyelenggara dan daerah bukan penyelenggara pilkada. “Daerah yang penduduknya banyak ya lebih banyak (kasus Covid-10), yang lalu lintasnya banyak juga banyak, meski tidak ada pilkada,” ujarnya.

Menurut Mahfud, protokol kesehatan diterapkan secara baik saat pilkada. Tahapan pilkada pun masih berlangsung. “Kami sepakat, KPU dan Bawaslu terus bekerja, tetap tertib, bahkan kalau ada yang sampai ke Mahkamah Konstitusi (untuk menggugat hasil pilkada) dipersilakan,” katanya.