Jakarta, Gatra.com - Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPRI RI saat ini tengah mencari solusi terbaik, dalam upaya mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M. Skema mitigasi ini, dinilai menjadi penting karena masih belum berakhirnya pandemi Covid-19.

Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Oman Fathurahman menyatakan pemerintah harus menyiapkan mitigasi penyelenggaraan haji, karena Pemerintah Arab Saudi sampai kini juga belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021. 

"Kita harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan jika haji diselenggarakan dalam situasi yang belum normal karena pandemi," kata Oman di Jakarta, Jumat (11/12).

Oman juga menjelaskan, Kemenag dalam koordinasi dnegan Komisi VIII DPR juga tengah memetakan permasalahan dari berbagai macam aspek, mulai dari tiga skema penyelenggaraan ibadah haji, kuota normal, pembatasan kuota, dan pembatalan keberangkatan dan dampak yang ditimbulkannya. 

Oman mengatakan, dampak tersebut terutama terkait layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan juga kesehatan. Termasuk juga kemungkinan dampak pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih.

"Ini semua kami bahas bersama dengan Komisi VIII untuk dimatangkan persiapan berikut mitigasinya, sembari update kebijakan penyelenggaraan haji dari Arab Saudi," tutur Oman.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto pun memandang perlunya pemetaan masalah dan mitigasi solusi, yang dilakukan Kemenag. Menurutnya, mitigasi haji 2021 ini menjadi penting dan krusial karena menyangkut pelayanan maksimal bagi calon jemaah haji. 

"Saya juga mendorong segera digelar rapat koordinasi bersama Menteri Agama, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Gugus Tugas Covid-19 untuk membantu mensinergikan skema mitigasi penyelenggaraan haji 2021," katanya.