Karanganyar, Gatra.com - Rencana mengkarantina pasien Covid-19 tak bergejala di Karanganyar ke Hotel Ramada Suites Hotel dan Hotel Jawa Dwipa Heritage Resort and Convention akhirnya batal. Dua hotel berbintang itu terlanjur kehabisan kamar yang telah dipesan para tamu.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengakui terlambat menjalin kerjasama dengan calon mitranya itu karena fully booked. Sebelumnya, sejumlah kamar akan dipesan untuk mengisolasi pasien Covid-19 tanpa gejala atau OTG. Usulan dua hotel itu disampaikan ke BNPB selaku penanggung dananya. 

Meski demikian, Juliyatmono tak habis akal. Ia menggunakan kewenangannya selaku Bupati Karanganyar untuk meminjam kamar-kamar di Balai Latihan Kerja (BLK) Karangpandan. BLK dulunya pernah dipakai mengisolasi mandiri tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19. 

"Ada 120 bed. Jumlahnya seperti yang kita harapkan dari dua hotel. Ini alternatif selain asrama haji Donohudan Boyolali," katanya kepada Gatra.com, Selasa (8/12). 

Lokasi asrama Haji Donohudan yang berdekatan Colomadu memudahkan isolasi mandiri dari wilayah paling barat Kabupaten Karanganyar. Sedangkan BLK untuk isolasi mandiri pasien Covid-19 dari Karanganyar dan kecamatan sekitarnya. 

Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Karanganyar Martadi mengatakan pemakaian BLK untuk isolasi mandiri hanya di asrama saja. Sedangkan kelas pelatihan masih bisa dipakai pengguna program kewirausahaan. 

"Ada Gardal dan Baznas yang akan memakai kelas dan aula. Bisa, tidak masalah. Lagipula belum ada kepastian kapan akan dipakai untuk isolasi mandiri. Namun, kami telah menyiapkan semuanya. Termasuk kasur busa dan sterilisasi ruang," katanya. 

Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar, Purwati menyebut BLK cocok menjadi alternatif tempat isolasi OTG. Salah satu pertimbangannya kapasitas dan sarana prasarana yang memadai. Menurutnya, Pemkab tidak akan mengeluarkan banyak biaya untuk melengkapi sarana prasarana BLK Karanganyar. Tentang anggaran, Purwati mengaku akan mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 

"Kami buat anggaran. Kami usulkan. Tetapi kalau tidak keluar anggarannya ya berarti ditanggung pemerintah kabupaten. Ini akan segera diusulkan supaya tidak terlalu lama," katanya.