Jakarta, Gatra.com -- Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 1 (satu) Muhamad-Rahayu Saraswati mengaku tidak terlalu terpengaruh dengan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Menurut saya enggak ngaruh. Itu kan belum terjadi apa-apa. Ini kan (Rahayu Saraswati) belum terbukti," kata Muhamad usai mencoblos di TPS 29 Keluarahan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (12/9).

Muhamad juga membantah adanya politik uang dari paslon nomor urut satu di Kota Tangerang Selatan. Menurutnya isu politik uang biasa terjadi di setiap gelaran pesta demokrasi.

"Itu (politik uang) saya rasa biasa, silahkan saja. Semua Pilkada kaya begitu. Tapi kita yakin kita di jalur yang benar," imbuh Muhamad.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo merasa keberatan dengan tuduhan bahwa keluarganya menerima manfaat dari kebijakan perizinan ekspor benih lobster.

Diketahui, perizinan itu dibuka oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Edhy sendiri ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap sebesar Rp3,4 miliar untuk meloloskan PT Aero Citra Kargo (ACK) sebagai eksportir benur.

Keluarga Hashim memang memiliki perusahaan di bidang kelautan dan budidaya mutiara, yakni PT Bima Sakti Mutiara. Perusahaan itu telah berdiri sejak 1986 silam. Hashim menegaskan, sampai saat ini PT Bima Sakti Mutiara Baru belum melakukan ekspor lobster. Sebab putrinya, Rahayu Saraswati, yang memimpin perusahaan itu juga sedang disibukkan agenda kampanye pilkada di Tangerang Selatan.

"Sampai sekarang kami belum, dan kami minta kepada media mohon itu diluruskan. Kami merasa dizolimi. Dan anak saya yang sibuk kampanye, selama lima bulan tidak ada waktu untuk mengurus bisnis," tukas Hashim.